Pemprov: Studi Banding ke China Bukan Gratifikasi

BENGKULU, BE - Keikutsertaan dua pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kepala Bappeda Ir Sorjum Ahyan MT dan Plt Kadishubkominfo Ir Bambang Budi Djatmiko MM studi banding ke China bersama petinggi dan dibiayai PT Pelindo II Cabang Bengkulu diklaim bukan gratifikasi atau hadiah dari PT Pelindo II yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Ir H Edy Waluyo SH MM saat diwawancarai di ruang kerjanya, kemarin. \"Tidak ada kaitannya dengan gratifikasi, karena ini lanjutan dari studi banding sebelumnya ke Eropa yang diikuti oleh Pak Gubernur dan Pak Walikota Bengkulu,\" ungkap Edy. Menuurtnya, studi banding tersebut sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pelindo II Cabang dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang berisikan jika ada kegiatan yang berkaitan dengan penelitian atau studi banding yang berhubungan dengan pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, maka semua biaya kegiatan ditanggung oleh pihak Pelindo. \"Sama sekali tidak ada indikasi gratifikasi, kecuali kalau kita yang minta. Inikan bukan kita yang minta, melainkan sudah ada MoU-nya,\"  bantahnya. Ia juga membantah jika dikatakan Pelindo akan mempengaruhi kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu, termasuk mengenai transhipment di perairan Pulau Tikus sekalipun. Karena menurutnya tidak ada pihak yang bisa mempengaruhi kebijakan pemprov, karena Gubernur Junaidi Hamsyah tidak mau melakukan hal-hal tidak sesuai dengan aturan. \"Siapa yang bisa mempernagruhi Pemprov,  Pak Gubernur tidak mau. Karena kita ada aturannya dan  tidak bisa main-main jika berbicara masalah kebijakan,\" terangnya. Mantan Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu ini juga mengaku bahwa studi banding tersebut juga merupakan kepentingan masyarakat Bengkulu, karena sangat disayangkan bila pelabuhan Pulau Baai dibangun cukup bagus namun tidak dimanfaatkan masyarakat. \"Inikan untuk kepentingan Bengkulu, karena sekarang ini kebutuhan untuk memanfaatkan fasilitas pelabuhan sangat luar biasa. Bukan hanya dari masyarakat Bengkulu, tapi juga sangat dibutuhkan bagi Lubuklinggau dan dari berbagai daerah lainnya. Karena nanti ditatgetkan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu akan menjadi pintu masuk atau keluar semua barang-barang di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya,\" papar Edy. Disinggung mengenai dipilihnya China sebagai tujuan studi banding tersebut, Edy mengaku hal tersebut sengaja dilakukan mengingat pelabuhan-pelabuhan yang ada di China sudah berkembang pesat yang disertai dengan biaya bongkar muat atau sandar kapal yang relatif murah. Selain itu, barang-barang di sekitar pelabuhan di China juga dinilai lebih aman, karena tidak ada orang yang berlalu-lalang di kawasan aktivitas bongkar muat. \"Hampir semua orang dari berbagai negara melakukan studi banding masalah kepelabuhanan itu pergi ke China. Orang yang mempelajari, kenapa di China biayanya bisa murah,\" bebernya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Khairul Anwar BSc tetap mengklaim keikutsertaan dua pejabat Pemprov tersebut sarat dengan indikasi gratifikasi. Dan pihaknya juga akan langsung memanggil kedua pejabat tersebut setelah kembali dari studi bandingnya nanti. \"Kita belum tahu kapan mereka kembali ke Bengkulu. Yang jelas, jika mereka sudah kembali nanti, maka akan langsung kita panggil untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan studi banding yang mereka lakukan. Dan kami tidak akan diam, jika nanti dugaan gratifikasi semakin menguat,\" ujar Anwar.(400)

Sumber: