Anggaran UN Dari APBD dan APBN

BENGKULU, BE- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Drs Rusdi Bakar MPd mengatakan, hingga saat ini anggaran ujian nasional (UN) belum bisa digunakan. Usulan anggaran senilai Rp 3,6 miliar itu masih menunggu hasil koordinasi lebih lanjut bersama Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI. Meskipun begitu, ujian nasional tetap berlangsung 14 April 2014 mendatang. Meski anggaran itu belum cair, namun mantan Kasatpol PP itu menegaskan, tidak ada uang komite yang akan digunakan dalam pelaksanaan ujian nasional itu nanti. Dengan anggaran itu, kepala sekolah diminta berhati-hati dalam penggunaan dana bantuan UN. \'\'Untuk pelaksanaan UN ini, ada bantuan dana dari APBD provinsi dan ada pula dana bantuan dari APBN. Tidak benar anggaran UN  diambil dari sumbangan komite, anggaran UN tetap dialokasikan  dari APBN dan APBD, \" tegas Rusdi. Seperti diketahui, anggaran itu digunakan untuk pengisian dan pengiriman data calon peserta UN, pengambilan bahan UN dari tempat penyimpanan, dan pengiriman lembar jawab ujian nasional (LJUN) ke kabupaten, pengawas dan lainnya. Dia menjelaskan, proses pencairan bantuan dari APBD provinsi dengan APBN berbeda. Untuk APBN, prosesnya dari provinsi dikirim ke kas daerah dahulu. Setelah itu baru didistribusikan ke sekolah penyelenggara ujian nasional. Sedangkan bantuan dari provinsi, anggarannya sudah masuk dalam komponen APBD Kabupaten. Proses pencairannya sama seperti mengeluarkan anggaran biasa. Mantan guru di sekolah Pondok Kelapa ini mengaku optimis, pelaksanaan Ujian nasional tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk kelancaran pelaksanaan UN itu, juga dibutuhkan dukungan dari lapisan masyarakat untuk mengkondisikan UN agar sukses. Penyelenggara tidak bisa melaksanakan UN dengan baik jika tidak didukung stakholder, dari masyarakat, orang tua. Pelaksanaan UN tahun ini mengacu pada 3 B, yaitu bermutu,bermanfaat dan bermartabat. \"Prestasi yes, kejujuran harus, itu harus ditanamkan, kepada penyelenggara dan peserta didik, termasuk orang tua. Kita tidak mau mendengar isu joki, dan beredar kunci jawaban beredar, \" terangnya. Masih menurut, Rusdi Bakar, Kemendikbud pun telah mengantisipasi keterlambatan proses cetak soal, sehingga proses cetak tahun ini lebih cepat dua minggu dibanding tahun sebelumnya. Prosesnya sendiri telah berjalan, dan dua orang pengawas Diknas telah dikirim untuk melihat proses pelaksanaan pencetakan soal UN dipercetakan. \"Tidak disebutkan nomor urut pertama, namun untuk regional dua  dilaksanakan di Gresik, Jawa Timur. Proses cetak soal ditagetkan tuntas pada 20 Maret. Lalu tanggal 23 Maret  soal UN mulai didistribusikan pada kawasan  tertentu. \"Sekarang ini Diknas diminta melaporkan  titik rawan, sehingga dalam distribusi nanti akan masuk dalam pelayanan khusus, termasuk Pulau Enggano, \" tukasnya. (247) 

Sumber: