Kurangi Perjalanan Dinas!

BANYAKNYA anggaran yang tersedot untuk kepentingan perjalanan dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, menimbulkan keprihatinan mendalam bagi Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah SAg MPd.  Menurut gubernur, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh SKPD untuk mengurangi perjalanan dinas, terlabih APBD Provinsi Bengkulu terbilang kecil dan masih sangat jauh berbeda dibandingkan dengan provinsi di Sumatera lainnya. \"Jangan jadikan perjalan dinas seperti pergi ke Jakarta itu sebagai kebanggaan,\" kata Junaidi. Ia mengungkapkan, selama ini banyak pejabat Pemprov melakukan perjalanan dinas hanya untuk hal kecil atau masalah sepele, seperti hanya sekadar berkoordinasi dengan kementerian atau hal-hal yang kurang penting lainnya. Menurutnya, perjalanan dari Bengkulu ke Jakarta dengan menggunakan pesawat dan menghabis uang yang cukup besar itu adalah perbuatan yang mubazir.  Jika hal tersebut tidak dikurangi, maka pembangunan di Provinsi Bengkulu tidak mengalami perubahan yang berarti dari tahun ke tahun. \"Sebenarnya kalau hanya konsultasi  atau koordinasi tidak perlu ke Jakarta berulang-ulang sebulan 3 kali, tapi cukup main telepon dari Bengkulu. Saya rasa orang kementrian itu tidak akan menolak ditelepon untuk kepentingan konsultasi atau koordinasi mengenai pekerjaan penting,\" terangnya. Untuk itu, ia meminta para pejabat untuk mengurangi perjalanan dinas tersebut, demi mengefektif dan mengefesienkan penggunaan anggaran. \"Jangan karena ingin agar penyerapan anggaran besar lantas sering-sering melakukan perjalanan dinas, itu salah karena anggaran sudah ditentukan penggunaannya,\" imbuh gubernur. Selain itu, gubernur juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengevaluasi pejabat yang sering melakukan perjalanan dinas yang tak jelas maksud dan tujuan itu. Dan itu akan dijadikan bahan mutasi untuk waktu yang akan datang. \"Saya sudah mengantongi nama-nama pejabat yang sering melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dan beberapa tempat lain tersebut. Nanti akan dievaluasi BKD, jika tidak juga berubah mungkin tidak mungkin jabatannya diberikan kepada orang lain yang dianggap mengerti tentang persoalan daerah ini,\" pungkasnya.(400)

Sumber: