Gubernur Diminta Pacu Kinerja ULP

BENGKULU, BE - Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah diminta memacu kinerja Unit Layanan Terpadu (ULP) Provinsi Bengkulu, karena mendapatkan predikat terburuk secara nasional. Hal ini disampaikan oleh Fraksi Raflesia Bersatu, dalam penyampaian pandangan umum APBD-P 2013, kemarin. \"Berdasarkan hasil kunjungan kerja komisi III DPRD Provinsi Bengkulu ke Direktorat Jenderal Cipta Karya menyatakan bahwa ULP Provinsi Bengkulu ternyata mendapatkan predikat terburuk secara nasional,\" kata Farida SSos juru bicara Fraksi Raflesia Bersatu. Melihat kondisi yang disebutkan seharusnya Gubernur Bengkulu dapat segera menyikapinya. \"Dengan mengevaluasi apa yang menjadi penyebab hal tersebut demi kemajuan Provinsi Bengkulu,\" lanjutnya. Selain itu, lanjutnya, Fraksi Raflesia Bersatu juga meminta kepada Gubernur Bengkulu untuk mengevaluasi kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Bengkulu. \"Agar serapan APBD dan APBDP bisa terlaksana dengan lancar dan tepat sasaran sehingga kedepannya Provinsi Bengkulu dapat memperbaiki diri dan tidak mendapatkan lagi predikat terburuk secara nasional pada sistem ULP,\" ujarnya. Sementara itu, juru bicara fraksi Golongan karya  Herry Alfian AK, S.Sos, M.Si terkait hal tersebut mengatakan seharusnya perubahan APBD merupakan untuk melakukan penyelarasan dan mengoptimalkan anggaran dalam APBD agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat dan tentunya ditunjang dengan pelaksaan yang tertib, taat pada peraturan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. \"Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 1 dan jangan sampai perubahan anggaran hanya menjadi sebuah rutinitas tahunan tanpa inovasi dan tanpa kualitas program pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat atau bahkan membuka peluang menghamburkan uang daerah dengan pelayanan yang minimal,\" tegasnya. (100)

Sumber: