BPKP: Tahun Politik, Potensi Korupsi Sangat Tinggi

BENGKULU, BE - Deputi Kepala BPKP Pengawas penyelenggara Keuangan daerah Imam Bastari mengatakan pada tahun politik, mendekati Pemilu 2014 potensi terjadinya tindak pidana korupsi sangat tinggi. Dan hal tersebut harus dicegah. \"Birokrasi dan BPD harus tegas, jangan ada main mata. Meski modalnya banyak dari daerah, jangan ada kompromi bila tidak sesuai aturan,\" tegas Imam Bastari. Hal ini disampaikan dalam Seminar Strategi daerah menuju wilayah tertib administrasi dan bebas korupsi, yang diselenggarakan oleh Bank Bengkulu dan BPKP. Seminar ini dibuka oleh Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah. Seminar diikuti pejabat inspektorat, keuangan, BPKP dan BPD se-Provinsi Bengkulu di Santika Hotel. Dia mengatakan, sudah ada contoh di daerah lain dimana staf BPD terlibat dalam permainan, sehingga menjadi urusan hukum yang akhirnya melibatkan banyak pihak. \"Maka harus tegas menghadapi tahun politik ini,\" katanya. Dia mengatakan dalam rangka menciptakan good governance, BPKP dan inspektorat harus tahu tantangan yang dihadapi ke depan. sehingga apa yang akan terjadi dapat diatasi. \"Jangan melakukan pengawasan itu di ujung-ujung tahun anggaran, sehingga apabila terjadi kesalahan sudah tidak bisa diluruskan lagi,\'\' katanya. Dia juga mengatakan agar pemerintah daerah tidak segan-segan untuk berkonsultasi dengan BPKP atau kejaksaan. \"Jangan sia-siakan BPKP dan kejaksaan, saya kira mau diajak konsultasi. Jangan sudah terjadi baru bertanya. Jangan sampai menjadi bulan-bulanan (penegak hukum). Nanti semua ikut capek,\" katanya. Ditambahkannya, agar semua pihak menghindari adanya gratifikasi, karena akan berdampak fatal. \"Sikap sebagai pejabat atau birokrasi agar tidak mengharap gratifikasi, jangan sampai gara-gara gratifikasi nanti masa tuanya tersandung kasus hukum,\" katanya. Selain itu, dia juga sangat sayangkan kebiasaan pemerintah daerah yang terlambat melakukan pengesahaan APBD, sehingga masyarakat terlambat merasakan realiasi APBD. Bahkan cenderung tidak terserap karena 60 persen proyek digelontorkan akhir tahun. \"Kalau APBD tidak tepat waktunya, kasian masyarakat. Sebab pelaksanaanya belum selesai, kadang waktunya sudah habis. Dan seperti ini jangan dipaksakan, lebih baik uangnya dikembalikan,\" katanya. Dia juga berharap opini WTP terhadap pemerintah daerah benar-benar memiliki kualitas yang bagus, artinya pelaksanananya tidak terjadi mark up dan fiktif. \"WTP jangan sampai bermasalah, maka harus betul-betul menjaga kualitas dengan baik, tidak ada mark up dan fiktif,\" katanya.(100)

Sumber: