Bengkulu Terima Insentif Karbon Rp 11,8 Miliar untuk Mitigasi Perubahan Iklim

BENGKULUEKSPRESS.COM - Perubahan iklim yang memengaruhi suhu bumi, ekosistem, dan sumber daya alam memicu upaya mitigasi strategis di berbagai sektor, termasuk kehutanan dan penggunaan lahan. 

Dalam hal ini, Provinsi Bengkulu mendapatkan insentif karbon sebesar $757.255 atau sekitar Rp 11,8 miliar melalui skema Results Based Payment (RBP) dari program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Green Climate Fund (GCF).  

Dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Lembaga Perantara (Lemtara) untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan program mitigasi perubahan iklim.  

Fokus pada Reboisasi dan Penghidupan Berkelanjutan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menjelaskan bahwa dana ini akan digunakan untuk Reboisasi hutan yang rusak, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mencegah dampak cuaca ekstrem.  

BACA JUGA:Merugi Ratusan Juta, Warga Padang Kuas Seluma Minta PLTU Teluk Sepang Ditutup

BACA JUGA:KPU Kota Bengkulu Tunggu Keputusan Resmi MK Terkait Pencabutan Laporan

Hal itu disampaikan Rosjonsyah saat membuka alias Kick Off Program RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 di Hotel Nala Sea Side, Senin (23/12/2024),

"Provinsi Bengkulu mendapatkan bantuan Rp 11 miliar yang sangat dibutuhkan untuk reboisasi hutan-hutan yang rusak. Ini penting sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penanaman kembali area hutan," ujar Rosjonsyah.  

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan keanekaragaman hayati serta memperkuat penghidupan masyarakat secara berkelanjutan.

 Pelaksanaannya akan dilakukan oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu.

Direktur KKI Warsi, Adi Junaedi, menekankan pentingnya tata kelola hutan yang berkelanjutan untuk mendukung pencapaian Nationally Determined Contributions (NDC).

Program ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus memperkuat aksi kolaboratif bersama masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem hutan di Bengkulu

 "KKI Warsi berperan sebagai perantara antara BPDLH dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. DLHK ditunjuk sebagai leading sector, dan kami bekerja sama secara intensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi," pungkas Adi. (Tri)

 

Sumber: