Dukung Kehidupan Masyarakat Bengkulu Berbudaya Hukum, 43 Desa/Kelurahan Sadar Hukum Dikukuhkan

BENGKULUEKSPRESS.COM - Sebagai bentuk komitmen terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu mengukuhkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Bengkulu pada Kamis (5/12/2025). 

Acara pengukuhan ini dilakukan di Balai Raya Semarak dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, Santosa dan dihadiri oleh Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah.

Santosa mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya memberikan piagam pengukuhan desa sadar hukum kepada kepala desa dan lurah dari empat kabupaten dan satu kota di Bengkulu.

Diantaranya, 12 lurah di Kota Bengkulu, enam kepala desa dan lurah di Kabupaten Lebong, 11 kepala desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, 11 kepala desa di Kabupaten Seluma, dan tiga kepala desa di Kabupaten Rejang Lebong.  

"Pengukuhan ini menjadi dasar untuk penetapan desa/kelurahan sadar hukum dan pemberian penghargaan Anubhawa Sasana pada tahun 2024. Kami percaya, terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum dapat mewujudkan masyarakat yang sadar dan berbudaya hukum," ujar Santosa.  

Lanjutnya, program desa/kelurahan sadar hukum ini merupakan inisiatif berkelanjutan dari Kementerian Hukum dan HAM yang bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat. 

"Desa dan kelurahan yang terpilih telah melalui proses verifikasi ketat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI," sambungnya

Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menambahkan bahwa kesadaran hukum adalah modal penting dalam menghadapi tantangan global. 

Menurutnya desa dan kelurahan sebagai unit pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat perlu memiliki kemampuan memimpin warga, termasuk dalam menghadapi permasalahan hukum.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum dalam mendukung iklim investasi dan kelancaran pemerintahan. 

"Kesadaran hukum tercermin dari kepatuhan terhadap aturan, yang menjadi kunci terciptanya kehidupan yang aman, tertib, dan damai," ujar Rosjonsyah

Sementara itu, perkembangan desa/kelurahan sadar hukum di Bengkulu, dari total 1.514 desa/kelurahan di Bengkulu, saat ini hanya 116 desa/kelurahan yang berstatus sebagai desa/kelurahan sadar hukum. 

Dari jumlah tersebut, 73 desa/kelurahan telah diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada 2013, sementara 43 desa/kelurahan dikukuhkan dalam acara hari ini.  Upaya untuk meningkatkan jumlah desa/kelurahan sadar hukum terus digencarkan melalui edukasi hukum kepada masyarakat.

 "Memasyarakatkan hukum sangat penting karena tidak semua orang secara otomatis memahami hukum. Langkah ini perlu dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang menghormati hukum," tutup Rosjonsyah.  

Sumber: