BPBD Bebaskan Lahan

BENGKULU, BE - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Provinsi akan menuntaskan pembebasan lahan gudang bencana di beberapa titik yang tersebar di Kabupaten dan kota. Ada sekitar 50 lahan gudang bencana yang hingga saat ini belum dibebaskan, namun ditargetkan tahun ini seluruh lahan berhasil dibebaskan. \"Tanahnya dulu kita selesaikan, sekarang tanahnya dulu kita kerjakan. setiap lokasi kasusnya akan berbeda,\" kata Kepala BPBD Provinsi, Kolendri, kemarin.

Dia mengatakan saat ini, BPBD bersama BPN dan pemerintah kabupaten dan kota sudah mulai bergerak melakukan pembebasan lahan.  Pihaknya menemukan berbagai kendala, misalnya ada pemilik lahan yang menaikan harga dengan alasan nilai tanah sudah naik. \"Sebagian sangat mengharapkan (cepat diganti rugi) sebagian sulit karena waktu, meminta tambahan harga karena nilai tanah meningkat,\" katanya.

Sedangkan anggaran pembebasan lahan masih Rp 2,5 miliar, namun pihaknya memiliki kemudahan karena proses pembebasan lahan bisa dilakukan oleh SKPD langsung bukan lagi anggaran tim sembilan, \"tapi bisa ditangani SKPD. Tanah selesai, langsung kita selesaikan pembangunan,\" katanya.

Jika sudah berhasil diselesaikan pembebasan lahan, dia mengatakan pembangunan gudang bencana akan dilanjutkan. Namun, jika pembebasan lahan tidak bisa serentak, maka pembangunan juga tidak bisa dilakukan serentak. \"Tahun ini kita targetkan selesai,\" katanya.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Burhandari MSi mengatakan jika pihaknya mendukung upaya kepala BPBD yang baru untuk membebaskan lahan. Dia meminta lahan tersebut segera dibebaskan, sehingga asetnya tida terbengkalai. \"Segera diganti rugi, kita banyak ditanya masyarakat. Kenapa lahan gudang bencana ini tidak segera dibebaskan, ini agar menjadi catatan kepala BPBD yang baru,\" ujarnya.

Dia mengatakan agar bangunan tersebut nantinya agar dapat dimanfaatkan untuk fasilitas umum, seperti sarana olahraga, agar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang negatif, seperti tempat mesum yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. \"Bangunan Rp 25 miliar sangat  disayangkan tidak selesai, dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan positif,\" ujarnya.

Sejumlah daerah sudah meminta agar bangunan-bangunan tersebut dapat segera diselesaikan pembangunannya dan ganti rugi lahannya.(100)

Sumber: