Bengkulu Darurat Kekerasan Seksual, Aktivis Perempuan Dorong Undang-Undang TPKS Segera Diterapkan

"Ini menjadi PR kita juga untuk berkoordinasi dengan layanan Kementerian PPA, tapi memang tidak semua layanan diterima oleh Kementerian karena UPTD dikabupaten/kota juga ada," harap Susi.

Dia juga meminta agar Pemerintah Daerah, khsusunya Pemkot dan Pemprov Bengkulu juga menyediakan layanan rumah aman bagi korban kekerasan seksual.

"Di Bengkulu memang belum ada rumah aman, makanya korban KDRT di Kota khususnya kita bingung mau ditempatkan dimana," tutup Susi.(Suary).

Sumber: