Dewan Soroti Berkurangnya PAD Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah Sebesar Rp 6 M

BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu yang berkurang sekitar Rp 6 miliar dari proyeksi sebelum dan sesudah APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2022, untuk sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menjadi sorotan Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP, MM mengungkapkan, sebelum dilakukan APBD Perubahan tahun 2022 ini, proyeksi PAD untuk sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar Rp 18,19 M. 

Akan tetapi mengalami penurunan proyeksi setelah APBD Perubahan, dan hal itu disayangkan Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu

"Tetapi setelah APBD Perubahan malah turun menjadi Rp 12,18 miliar," ungkap Jonaidi, Kamis (3/11/2022).

BACA JUGA:Hari Pertama Assasement, 5 Orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tidak Hadir

Jonaidi menganggap, berkurangnya proyeksi PAD pada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah diangka 6 M tersebut, menunjukkan kinerja Pemprov yang tidak optimal 

"Kalau sejauh ini kita menilai pengurangan tersebut lantaran kurang optimalnya kinerja eksekufit, sehingga PAD awal yang diproyeksikan malah turun jauh," katanya.

Ia pun menjelaskan, objek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yag dipisahkan tersebut, berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemudian juga, bagian laba atas penyertaan modal para perusahaan swasta atau pihak-pihak lainnya.

"BUMD milik Pemprov itu seperti Bank Bengkulu, PT. Bimex, PT. Bengkulu Mandiri dan lainnya, tahun ini saja dialokasikan anggaran penyertaan modal untuk beberapa BUMD tersebut," ujarnya.

Seharusnya, dengan adanya penyertaan modal yang dilakukan tahun 2022 ini, diikuti dengan kenaikan PAD Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Namun yang jelas dengan fakta tersebut, harusnya Pemprov Bengkulu dapat melakukan evaluasi hingga diketahui penyebab turunnya target PAD pada sektor itu," tutupnya.(Suary).

Sumber: