Infrastruktur, Agraria dan Solar Subsidi Jadi Sorotan Utama Hasil Reses DPRD Provinsi Bengkulu

BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Permasalahan agraria, infrastruktur dan BBM subsidi menjadi persoalan utama. Hal tersebut terungkap dari Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu masa persidangan ke-2 tahun 2022, Senin (1/8).

Diungkapkan oleh Juru Bicara hasil penyampaian reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, terdapat 10 poin besar hasil reses dari para anggita dewan yaitu, persoalan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian dan perkebunan, drainase banjir, konflik agraria dan bahan bakar minyak solar subsidi.

Menurutnya sektor infrastruktur baik jalan maupun jembatan yang menjadi milik Provinsi mengalami kerusakan parah. Ada juga terdapat beberapa program insfrastruktur yang sudah dianggarkan tidak dikerjakan oleh OPD, termasuk irigasi dan drainase penanganan banjir.

BACA JUGA:Jaring Asmara, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi SP MM Bermalam di Goa Lubuk Resam

"Untuk infrastruktur, hampir semua jalan provinsi hancur, terutama Kota Bengkulu hampir 90 persen, ada juga sudah dianggarkan tapi tidak dikerjakan, begitu juga pertanian dan perkebunan, kelangkaan pupuk, irigasi dan sawah dan drainase banjir, sepadan pantai dan sepadan sungai," ungkap Dempo.

Kemudian untuk pemasalahan solar subsidi yang hari ini mengalami kelangkaan, berdasarkan hasil reses pihaknya menemukan masih banyak kendaraan industri yang membeli solar di SPBU umum tidak di SPBU khusus industri.

"Bahan bakar solar, harganya naik, solarnya tidak ada. Banyak mobil perusahaan yang membeli solar subsidi yang bukan seharusnya untuk industri, sehingga ada loss pajak APBN 10 persen," sambung Dempo.

Selain itu juga juga konflik agraria saat ini sudah terjadi hampir disemua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Sampai hari inu menurutnya belum ada langkah konkrit penyelesaian secara sistematis untuk masalah ini.

BACA JUGA:Izin Dicabut, PT FLBA Masih Tetap Beroperasi

"Konflik Agraria yang terjadi hampir disemua kabupaten/kota, baik alih fungsi izin, tumpang tindih lahan masyarakat dan ini harus diselesaikan secara sistemik. Dan sesuai Undang Undang  Cipta Kerja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan," lanjut Dempo.

Dan juga masih terdapat masalah di bidang kesehatan, pendidikan yang terus berulang setiap tahunnya terus terjadi.

"Bidang kesehatan, BPJS sudah dianggarkan Rp 32 M di APBD tapi masih banyak masyarakat Bengkulu yang belum tercover didalamnya, sedangkan di bidang pendidikan, polemik PPDB hampir setiap tahun terjadi masalah, baik dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Kemudian pemerataan siswa antara sekolah negeri dan sekolah swasta," ujar Dempo.

Disisi lain Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri mengatakan, hasil aspirasi yang disampaikan DPRD Provinsi Bengkulu akan dibahas bersama dengan eksekutif secara terbuka untuk penyusunan program kedepannya.

Ia juga menyampaikan dengan ruang fiskal yang terbatas diperlukan kecermatan dalam menyusun dan mengalokasikan program prioritas dengan kemampuan keuangan daerah.

Sumber: