Gunakan Dana Baznas, Pemprov Bengkulu Biayai Kepulangan 4 Korban TPPO Kamboja
DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat bersama Pemprov Bengkulu, Baznas, Imigrasi, Polda Bengkulu dan para istri korban diduga menjadi korban sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)-IST-
BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM – Pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan empat warga Bumi Rafflesia yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. Keempat korban tersebut diketahui bernama Deni Febriansyah, Ardi, Engga, dan Imron.
Upaya pemulangan ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (2/2/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, Usin Abdisyah Putra Sembiring ini dihadiri Pj Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, unsur Polda Bengkulu, serta keluarga korban.
Momen mengharukan terjadi saat peserta rapat melakukan panggilan video langsung dengan keempat korban yang kini berada di penampungan KBRI Phnom Penh. Deni Febriansyah, salah satu korban, menceritakan awal mula terjebak dalam lingkaran sindikat tersebut.
Deni menuturkan mereka dijanjikan bekerja di Vietnam sebagai tenaga pemasaran elektronik dengan gaji menggiurkan sebesar Rp12,8 juta per bulan. Namun faktanya, mereka justru dibawa ke Kamboja dan dipaksa bekerja untuk aktivitas penipuan judi online.
BACA JUGA:Usai Sabet Dua Sabuk Nasional, Petarung Bengkulu Bidik Kejuaraan Internasional
BACA JUGA:MBG di Bengkulu Sasar 73 Ribu Pelajar, Sekolah Usulkan Variasi Menu
"Dokumen perjalanan dan alat komunikasi kami disita. Jika target tidak tercapai, kami mendapat perlakuan kasar dan kekerasan fisik," ungkap Deni melalui panggilan video. Beruntung, mereka berhasil melarikan diri dan meminta perlindungan ke KBRI.
Pj Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan komitmen Gubernur Bengkulu dalam menangani kasus ini. Ia memastikan seluruh biaya kepulangan akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi melalui dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“Sesuai arahan Gubernur, kami berkomitmen memberikan perlindungan maksimal. Pemerintah akan memastikan mereka kembali ke tanah air dengan aman. Biaya kepulangan akan dibantu melalui Baznas Provinsi Bengkulu,” tegas Herwan Antoni.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses administrasi, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), hingga para korban tiba di Bengkulu.
"Keselamatan dan pemulihan trauma para korban menjadi prioritas utama kami saat ini," ujar Usin.(**)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
