Pembukaan Lelang Jabatan Belum Ditentukan

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Sampai saat ini, rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk membuka lelang jabatan eselon II belum juga ditentukan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Ir Diah Irianti MSi mengatakan, jadwal pembukaan lelang jabatan kepala dinas (kadis) masih dibahas bersama dengan panitia seleksi (pansel) yang sudah dibentuk oleh Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah.

\"Sesegara mungkin akan dibuka. Sekarang masih dipersiapkan,\" ujar Diah kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (12/2).

Dijelaskannya, pansel yang baru saja sudah terbentuk masih mempersiapkan berbagai teknis lelang tersebut. Baik itu jadwal, termasuk mekanismen persyaratan yang perlu diterapkan dalam lelang nantinya. Sebab, sesuai keinginan Gubernur, dalam lelang tersebut, 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dilelang memiliki standar sendiri yang harus dicapai oleh calon peserta lelang. Standar itu sendiri sesuai dengan masing-masing OPD.

\"Masih dipersiapkan semua,\" tambahnya.

Namun demikian, Diah memastkan proses lelang ini akan segera dipercepat. Karena targetnya, pada awal bulan Maret mendatang, 16 jabatan lelang terdiri dari 2 jabatan eselon IIb dan 14 jabatan eselon IIa itu sudah terisi semua.  \"Awal Maret sudah terisi semua. Karena kita mau kerja semua,\" papar Diah.

Disisi lain, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Seption Muhadi mengatakan, DPRD Provinsi tetap akan melakukan pengawasan atas rencana diselenggarkannya lelang jabatan eselon II pemprov tersebut. Hal itu dilakukan, agar tidak terjadinya pelanggaran. Sehingga pejabat yang terpilih benar-benar bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

\"Tentu kami akan terus lakukan pengawasan. Jangan sampai ada hal yang dilanggar,\" tutup Seption. Seperti diketahui, ada 16 jabatan yang kosong atau dijabat oleh Plt, yaitu Kepala Kesebangpol, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dishub, Kepala Komunikasi dan Informatika, Kepala Biro Hukum, Kepala BPKD, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PMD, Kepala DLHK, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan, Kepala Dispar, Kepala BPSDM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan satu jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahaan masih kosong. (151)

Sumber: