Anggaran Tak Cukup, Dinas Perikanan Mukomuko Tunda Pembelian Mesin Tempel 2026

​BENGKULUEKSPRESS.COM – Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Perikanan dipastikan melakukan perubahan skema pengadaan sarana tangkap untuk nelayan pada tahun anggaran 2026. Meski sejumlah bantuan tetap disalurkan, namun pengadaan mesin tempel yang sangat dinantikan masyarakat nelayan terpaksa harus ditunda.

Penundaan ini dipicu oleh ketidaksesuaian antara alokasi anggaran yang tersedia dengan kondisi harga pasar yang melonjak drastis. Berdasarkan evaluasi terbaru, lonjakan harga alat mesin perikanan tersebut dinilai terlalu tinggi untuk dieksekusi menggunakan pagu anggaran murni saat ini.

Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Rahmad Hidayat, melalui Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Warsiman, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebutkan, berdasarkan hasil survei harga pasar terbaru, harga mesin tempel mengalami kenaikan rata-rata hingga 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan harga ini cukup mengejutkan, mencapai sekitar 30 persen. Dengan kondisi tersebut, anggaran yang sudah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak lagi balance atau tidak mencukupi untuk melakukan pembelian unit sesuai rencana awal," ungkap Warsiman. 

​Warsiman, menegaskan bahwa memaksakan pembelian di tengah lonjakan harga tanpa penyesuaian anggaran berisiko memunculkan masalah administratif dan kekurangan volume barang. Oleh karena itu, pihaknya memilih untuk menahan diri hingga ada pembahasan lebih lanjut di tingkat legislatif.

BACA JUGA:Resmi, Jadwal Keberangkatan 6 Jemaah Haji Mukomuko Dirilis, Masuk Kloter 5 Embarkasi Padang

BACA JUGA:Terkuak di Persidangan, Dugaan 'Fee Bupati' Rp 110 Juta Mengalir ke Istri Eks Kepala Daerah Kaur

​Meskipun pengadaan mesin tempel terhambat, Warsiman membawa kabar baik bagi kelompok nelayan penerima manfaat lainnya. Dinas Perikanan memastikan bantuan berupa perahu dan jaring tetap berjalan sesuai jadwal karena harga kedua komoditas tersebut terpantau masih stabil.

​"Pengadaan perahu dan jaring tetap kami laksanakan karena harganya tidak mengalami lonjakan signifikan. Kami ingin memastikan nelayan tetap bisa mendapatkan dukungan sarana tangkap agar produktivitas mereka tidak terganggu, meskipun untuk saat ini belum bisa satu paket dengan mesinnya," tambahnya.

​Lebih lanjut, Warsiman menjelaskan bahwa penundaan ini bersifat sementara. Rencana pengadaan mesin tempel akan kembali dimasukkan dalam meja pembahasan pada APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2026 mendatang.

​Pemerintah daerah saat ini tengah mematangkan dua opsi strategis untuk menyikapi kenaikan harga tersebut. Opsi pertama adalah melakukan pengurangan jumlah unit mesin yang akan dibagikan agar sesuai dengan anggaran yang tersedia. Opsi kedua adalah mengusulkan penambahan pagu anggaran untuk mengejar target jumlah unit semula.

​"Kami akan melihat perkembangan harga ke depan. Kalau harganya masih bertahan mahal, pilihannya hanya dua: unit mesinnya yang kita kurangi atau pagu anggarannya yang kita tambah di (APBD) Perubahan nanti," bebernya. 

​Warsiman mengimbau, masyarakat nelayan untuk bersabar dan memahami situasi ekonomi yang terjadi. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan pengadaan sarana publik harus mempertimbangkan kondisi riil pasar serta kemampuan fiskal daerah agar tepat sasaran dan tepat guna.

​"Prioritas utama kami adalah memberikan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat nelayan. Namun, semua itu harus dilakukan dalam koridor efisiensi dan prinsip kehati-hatian anggaran agar tidak terjadi kendala di kemudian hari," tutup Warsiman. (**)

Sumber: