Kiprah Senator Destita: Suara Bengkulu Menggema di Senayan

Selain itu, Senator lulusan Universitas Indonesia ini juga dipercaya di BULD (Badan Urusan Legislasi Daerah) serta BKSP (Badan Kerja Sama Parlemen). Kombinasi ini menempatkannya di posisi strategis, menjembatani isu daerah dengan pusat, sekaligus membuka ruang kerja sama internasional.

Kawal Isu Sosial dan Inklusi

Destita aktif menyuarakan hak-hak kelompok rentan. Pada hari pertama kerja, Senator langsung tancap gas kembali ke Bengkulu menemui Komunitas Disabilitas.

Bertepatan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional, ia menegaskan pentingnya aksesibilitas fasilitas publik. Lewat forum penyerapan aspirasi bersama Organisasi Mitra Masyarakat Inklusi (MMI), ia mendorong kuota kerja, pendidikan inklusif, dan perbaikan transportasi publik ramah disabilitas.

Dalam momentum Hari Anak Nasional 2025, ia mengingatkan urgensi perlindungan anak dari kekerasan dan pernikahan usia dini. Sementara pada Hari Kartini dan Hari Perempuan Internasional, ia menekankan peran penting perempuan sebagai penggerak pembangunan, sekaligus mendorong kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Bengkulu.

Senator juga aktif mendorong regulasi seperti Perda Disabilitas dan pencegahan perkawinan anak di Bengkulu agar disahkan dan dibentuk sebagai upaya memberi penghormatan hak disabilitas dan menjaga hak-hak anak mendapat pendidikan setara tanpa ada pengaruh pernikahan dini yang angkanya cukup mengkhawatirkan.

Perjuangkan Kesejahteraan Guru Honorer dan Perangkat Desa

Sejak awal Senator telah banyak mendapat masukan dari berbagai kalangan termasuk para honorer di Bengkulu. Tarik ulur-nya regulasi pengangkatan honorer memicu keresahan guru di Bengkulu. Tak elak, pada awal 2025 massa Forum Aliansi Honorer menggelar aksi di depan Gedung DPR/DPD/MPR, menuntut pengangkatan guru honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu. 

Senator hadir langsung menemui perwakilan honorer Bengkulu, menyatakan komitmennya memperjuangkan aspirasi tersebut, dan segera menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam rapat kerja Komite III.

Destita menegaskan guru honorer merupakan tulang punggung pendidikan, namun kesejahteraan mereka masih jauh dari layak. Ia meminta Kemendikdasmen mempercepat regulasi pengangkatan honorer agar memperoleh kepastian status. 

Abdul Mu’ti mengapresiasi aspirasi yang disampaikan dan menjelaskan persoalan pengangkatan guru masih terkait kewenangan otonomi daerah, namun pihaknya tengah mendorong agar kebijakan baru memungkinkan pembinaan dan pengangkatan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

Penundaan pengangkatan PPPK dan PNS juga memicu keresahan abdi negara pada triwulan pertama 2025. Kemenpan-RB bilang jika Calon PPPK dan PNS yang sudah kadung berhenti dari tempat bekerja, harus menunggu sampai awal 2026.

Gelombang protes pun mencuat dari berbagai wakil rakyat termasuk Senator Destita, sampai akhirnya Presiden turun tangan dan meminta pengangkatan dipercepat sesuai kesepakatan awal yakni periode Juli-Oktober 2025. 

Senator Destita dalam rapat bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) awal 2025 menyuarakan aspirasi agar gaji perangkat desa disetarakan dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II A sesuai amanat PP Nomor 11 Tahun 2019.

Hal ini mengingat peran vital perangkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan dan pelayanan masyarakat, serta menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan mereka. Aspirasi ini mendapat dukungan pimpinan BULD dan anggota DPD RI, dengan harapan kebijakan ini segera direalisasikan pemerintah pusat demi kehidupan yang lebih layak bagi perangkat desa di Bengkulu dan seluruh Indonesia.

Sumber: