BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, mencatat pertumbuhan kredit industri jasa keuangan (IJK) secara nasional mengalami pertumbuhan. Begitu juga pertumbuhan kredit di Provinsi Bengkulu, yang mengalami pertumbuhan diatas 8 persen yakni 9-10 persen hingga akhir tahun 2017. Sayangnya pertumbuhan kredit di Bengkulu ini masih tergantung dengan besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diterima daerah. Hal ini tercermin dari penyaluran kredit konsumtif yang mencapai 60 persen dibanding kredit produktif yang hanya memiliki porsi 40 persen.
Kepala OJK Provinsi Bengkulu Yan Safri menerangkan, pertumbuhan kredit di Bengkulu tidak lepas dari APBD karena industri keuangan di Bengkulu masih bergantung pada anggaran pemerintah. Penyaluran kredit di Bengkulu masih didominasi oleh kredit konsumsi mencapai 60 persen ini mengindikasikan banyaknya industri jasa keuangan di Bengkulu belum bisa lari ke beberapa sektor produktif lainnya.
\"Kredit konsumsi masih didominasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika gaji PNS naik maka kredit juga naik sehingga APBD menentukan perannya dalam pertumbuhan industri jasa keuangan di Bengkulu,\" ujar Yan, kemarin (18/1).
Hal ini berbanding terbalik dengan di daerah lain, peran swasta memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan industri jasa keuangan di daerah. Porsi kredit produktif mencapai 60 persen diikuti kredit konsumsi yang hanya mencapai 40 persen. Kredit produktif yang sudah semakin besar sudah difokuskan pada proyek-proyek pembangunan swasta dan jelas berpengaruh kepada industri keuangan dan daerah.
\"Kita masih fokus ke kredit konsumsi sedangkan daerah lain sudah fokus ke kredit produktif untuk membiayai berbagai proyek swasta dan lainnya,\" sambung Yan.
Tidak hanya pertumbuhan kredit, di Sumatera hanya Provinsi Bengkulu yang memiliki jumlah perbankan yang sangat sedikit hanya ada 22 Bank yg beroperasi, sedangkan provinsi tetangga seperti Jambi saja sudah memiliki 44 bank yang beroperasi. Terlebih lagi, aset bank di Provinsi Bengkulu juga hanya sebesar Rp 23 triliun atau jumlahnya hampir sama dengan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Sumatera Selatan.
\"Jika dibandingkan dengan daerah lain kita termasuk provinsi tertinggal di Sumatera,\" tutur Yan. Meski Bengkulu termasuk provinsi tertinggal di Sumatera, tetapi kinerja industri keuangan Bengkulu sebenarnya hingga saat ini masih sangat baik. Hanya saja beberapa sektor industri seperti perkebunan karet dan sawit belum pulih 100 persen walaupun harga beberapa komoditas tersebut mulai merangkak naik.
\"Hal tersebut disebabkan banyaknya kredit yang belum pulih dari sektor perkebunan, sehingga membuat sebagian industri jasa keuangan masih tergantung APBD,\" tutup Yan.
Sementara itu, menanggapi hal ini Pakar Ekonomi Prof Dr. Kamaludin, SE menyatakan, tidak hanya IJK dan Bengkulu yang mengandalkan APBD. Sebagian besar daerah lainnya juga masih mengandalkan penerimaan dari Pemerintah Pusat melalui transfer daerah dan dana desa.
\"Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD setiap tahunnya banyak daerah masih sangat tergantung pada transfer pusat ke daerah,\" ujar Kamaludin.
Di tingkat provinsi sebesar 46,6 persen daerah masih mengandalkan transfer daerah. Sementara di tingkat kabupaten kota 66,6 persen daerah yang mengandalkan transfer dari pusat.
Ketergantungan anggaran daerah juga terlihat dari kemampuan daerah tersebut untuk mendapatkan atau menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang persentase nya sangat kecil.
Di tingkat provinsi, daerah hanya mampu mengumpulkan PAD-nya sebesar 37,7 persen. Sementara di tingkat kabupaten kota lebih parah lagi yakni hanya 6,6 persen.
\"Ini menggambarkan ketimpangan dan ketergantungan yang sangat besar,\" lanjut Kamaludin. Kamaludin menegaskan, kondisi tersebut sebagai sebuah problem. Artinya, daerah tidak mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan penerimaan. Daerah masih memiliki ketergantungan yang sangat besar pada APBD. Hal ini membuat daerah tidak mampu mandiri dan menghasilkan PAD untuk memajukan daerahnya.
\"Kita hanya mengandalkan APBD, cobalah IJK dan Pemerintah melakukan kredit di sektor produktif jelas akan sangat menguntungkan Bengkulu bahkan bisa memicu perekonomian nya,\" tutup Kamaludin. (999)