BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tahun 2016 lalu terbilang besar yakni mencapai Rp 443,9 miliar. Besarnya silpa itu mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Bengkulu. Sebab, Pemprov dinilai tidak bekerja, karena anggaran yang sudah diplot untuk pembangunan tidak mampu direalisasikan.
\"Silpa tahun lalu sangat besar sekali. Ini harus jadi perhatian serius agar tahun 2017 tidak lagi membengkak,\" kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP MM dalam sidang paripurna, kemarin (21/7).
Dikatakan Jonaidi, silpa yang membengkak itu juga menyebabkan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat pada tahun lalu sebesar Rp 193 miliar.
\"Kita tidak ingin hal ini kembali terulang,\" paparnya. Jonaidi mengungkapkan, pemprov masih ada waktu sekitar 5 bulan ke depan untuk mempercepat serapan anggaran. Sebab, saat ini serapan anggaran baru sekitar 21 persen. Jika serapan kembali minim, maka bisa dipastikan pemerintah pusat akan kembali memangkas anggaran, khususnya anggaran yang bersumber dari APBN.
\"Silahkan dikejar. Masih ada waktu untuk menyelesaikannya,\" tambahnya. Dalam rapat paripurna itu, semua fraki sepakat silpa tahun 2016 dibahas pada APBD perubahan tahun 2017 ini. Sehingga silpa tersebut dapat digunakan untuk merealisasikan program pemerintah.
\"Gerindra sepakat, silpa dapat dibahas pada tingkat selanjutnya,\" tegas Jonaidi.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan penyebab pembengkakan silpa tersebut. Jika silpa membangkak akibat penghematan anggaran, maka hal tersebut menjadi hal salah yang ditempuh Pemprov Bengkulu.
\"Penghematan anggaran boleh dilakukan jika kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Karena pada prinsipnya, semakin kecil anggaran yang dipakai, akan semakin merugikan pemerintah,\" ujar Juru Bivara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bengkulu, Drs Mulyadi Usman MPd. Fraksi Golkar pun meminta pemprov untuk terus fokus pada serapan anggaran. Jika kembali minim, maka dipastikan pemerintah pusat akan kembali melakukan pemangkasan anggaran.
\"Dipangkas saja tidak habis anggarannya, apalagi tidak dipangkas. Untuk itu, ini menjadi catatan. Pada prinsipnya, Fraksi Golkar sepakat pembahasan silpa dapat dilanjutkan ketahap berikutnya,\" pungkasnya. Untuk diketahui, belanja daerah yang dianggarkan pada APBD 2016 lalu sebesar Rp 2,33 triliun yang terealisasi hanya sebesar Rp 2 triliun atau sebesar 86,84 miliar. Sementara dilihat dari pendapatan yang telah dianggarkan sebesar Rp 2,21 triliun terealisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 2,35 miliar atau sebesar 106.16%. Jumlah tersebut menyisakan bruto silpa tahun 2016 sebesar Rp 443,9 miliar.
Silpa tersebut berada di beberapa instansi, seperti saldo di kas daerah sebesar Rp 442,9 miliar, kemudian adanya saldo per 31 Desember 2016 dari Poltekes Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp 5,1 miliar, lalu di RSUD M Yunus sebesar Rp 11,7 miliar, di RSKJ Soeprapto sebesar Rp 2,9 miliar dan saldo pada kas bendahara pengeluaran yang disetorkan setelah tahun anggaran sebesar Rp 1,2 miliar. (151)