ARGA MAKMUR, Bengkulu Espress- sejak awal, semenjak ditetapkannya Daftar Pencarian Orang (DPO) direktur BUMD Arma Niaga, oleh pihak Kejari Arga Makmur lantaran dugaan kasus korupsi yang terjadi. Sejak itulah kepengurusan mulai tak jelas. Bahkan pelimpahan ke direktur selanjutnya juga tidak ada kejelasan soal audit aset dan keuangan Arma Niaga. Namun Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Utara (BU) terus mengucurkan bantuan penyertaan modal dari APBD untuk BUMD tersebut.
‘’Saya menjabat direktur Arma Niaga pada tahun 2006. Itupun hanya 3 bulan. Terus saya dipecat. Waktu itu saya juga merangkap jabatan sebagai Kabag Ekonomi,’’ ujar salah satu mantan direktur BUMD Arma Niaga Sugeng kepada BE ditemui, kemarin (18/7). Ia menambahkan semasa kepemimpinannya di BUMD Arma Niaga, tidak ada kucuran dana dari Pemda BU. Ini ia lakukan lantaran belum ada audit aset dan keuangan Arma Niaga yang dilakukan. Sehingga ia tidak mau mengambil tindakan, tanpa dasar yang jelas.
‘’Waktu saya menjabat jadi direktur tidak ada bantuan dana dari pemda. Karena saya tidak mau ikut terseret dalam masalah yang sedang terjadi. Dan terbukti, saat ini Arma Niaga memang bermasalah ketika ingin dibubarkan,’’ ungkapnya.
Disinggung mengenai permintaan DPRD Bengkulu Utara untuk memanggil seluruh mantan direktur Arma Niaga agar hadir dalam hearing Raperda Tentang Pembubaran Arma Niaga yang saat ini sedang dibahas, ia mengaku siap hadir dan memaparkannya di hadapan anggota DPRD.
‘’Kalau diminta hadir, saya akan penuhi. Dan saya akan jelaskan apa yang saya ketahui,’’ terangnya.Menurutnya yang mengetahu banyak mengenai aliran dana dan aset Arma Niaga yakni mantan direktur berinisial W dan Buyung Azhari yang juga pernah menjadi direktur setelah dirinya lengser dari Arma Niaga. ‘’Sebelum saya ada mantan direktur yang masuk DPO kejari bisa menjelaskannya. Tapi keberadaannya sampai saat ini tidak diketahui. Kemudian pak Buyung Azhari juga pernah jadi direktur setelah saya. Ketika itu juga ada bantuan dari pemda untuk biaya operasional Arma Niaga,’’ jelasnya.
Ia menceritakan tidak berjalannya pabrik minyak goreng dibawah pengelolaan BUMD Arma Niaga, lantaran biaya produksi terlalu besar dari hasil yang akan didapatkan. Karena jika miyak goreng dijual lebih tinggi dari harga minyak yang ada dipasar, tentu tidak akan ada peminatnya. ‘’Jadi setelah dihitung-hitung, lebih besar biaya produksi dari hasil. Karena tidak mungkin harga jualnya lebih mahal dari harga dipasar. Tujuan pabrik inikan agar harga minyak dapat dijual lebih murah,’’ tuturnya.
Untuk itu, ia pernah ingin mencoba mengalihkan BUMD Arma Niaga untuk pengelolaan pupuk dan semen serta membawa Clude Palm Oil (CPO). Tapi sebelum gagasan itu terlaksana, dirinya sudah tak lagi menjabat direktur Arma Niaga. ‘’Saya sudah menjajakan ke beberapa perusahaan semen dan pupuk untuk jadi distributor wilayah Bengkulu Utara. Tapi itu belum sepat terealisasi,’’ pungkasnya.
Hingga saat ini Panitia Khusus (Pansus) DPRD BU terus bekerja mengumpulkan seluruh data terkait BUMD Arma Niaga. Ini menyangkut kepentingan jadi atau tidaknya Raperda Pembubaran Arga Niaga ini disahkan. Karena dewan masih mempertanyakan aset dan seluruh dana bantuan yang selama ini telah dikucurkan kepada BUMD tersebut.(816)