BENGKULU, BE - Kondisi desa yang ada di Provinsi Bengkulu saat ini masih minim infrastrukur. Baik kondisi jalan, pasar sekolah maupun layanan kesehatan. Dengan kondisi tersebut, calon Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti akan berupaya untuk melakukan sistem kebut pembangunan infrastruktur desa-desa yang ada di Provinsi Bengkulu. Ridwan Mukti menyampaikan bahwa kondisi infrastruktur desa yang sangat minim ini, maka perlu dilakukan pembangunan infrastrukur secara terobosan-terobosan besar.
\"Jadi ke depan perlu dilakukan genjotan-genjotan infrastruktur dasar secara besar-besaran. Karena ini lah yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,\" terang Ridwan Mukit yang sering disapa RM ini kepada BE kemarin (22/9). RM menjelaskan bahwa dasar untuk melakukan pembangunan infrakstrukur tersebut memang wajib untuk dilakukan. Karena memang Provinsi Bengkulu banyak memiliki potensi, baik potensi kelautan, perkebunan, persawahan maupun potensi yang menjanjikan lainnya. Namun kondisi saat ini potensi tersebut tidak dioptimalkan dengan biak, karena jalan-jalan yang ada di desa banyak terputus dan tidak layak untuk dilalui.
\"Dari banyaknya kita blusukan ke desa-desa, kita banyak menemukan keluhan-keluhan masyarakat tentang kondisi infrastruktur jalan, pasar dan infrakstruktur lain yang kurang memadai. Maka jika infrastrukur ini bisa baik, maka potensi usaha masyarakat akan dapat dimaksimalkan dengan baik,\" terangnya.
Maka dengan kondisi yang ada, RM yang berpasangan dengan Rohidin Mersyah, bakal akan melakukan terobosan-terobosan besar ketika terpilih menjadi Gubernur Bengkulu pada 9 Desember mendatang. Salah satunya dengan melakukan lobi ke pemerintah pusar, untuk menjelaskan kondisi-kondisi desa yang masih banyak tertinggal seperti saat ini yang dirasakan masyatakat. Sehingga mampu untuk menarik pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran lebih demi mewujukkan tantangan kesejatraan masyarakat desa.
\"Ini menjadi tugas saya nanti bila terpilih untuk melobi pemerintah pusat demi mendapatkan anggaran lebih. Ketikan ini nanti berhasil, maka saya akan membantu para Bupati dan Walikota untuk menjawab tantangan kesejatraan masyarkat desa. Sehingga Provinsi Bengkulu dapat bangkat dari ketertinggalan,\" ujar RM.
Sementara itu, RM menambahkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur dibutuhkan waktu yang lama, bila metode birokrasi yang lama masih dilakukan. Karena anggaran kota, kabupaten dan provinsi Bengkulu bila digabungkan hanya mempu untuk mengalokasikan sekitar Rp 500 miliyar pertahun. Sehingga wajar bila alokasi dana ini tidak mencukupi untuk melakukan pembanguna infrastrukur.
\"Dengan kondisi anggaran yang ada saat ini perlu dibutukan 40 tahun untuk membangun Bengkulu. Maka kedepan kita harus mampu untuk mengalokasi anggaran sebesar Rp 4 triliun pertahun atau naik sebesar 8 kali lipat dari kondisi yang ada. Sehingga desa-desa dapat terbantu dengan jangka waktu 5 hingga 10 tahun kedepan,\" pungkas RM.
4 Arena Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan Terkait tata kelola pemerintahan yang baik, menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu menduduki 5 (lima) provinsi yang tata kelola pemerintahannya berkategori buruk, atau ranking 31 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal itu, merujuk pada data yang disajikan Bapenas tahun 2014. Menanggapi hal itu, calon Gubernur nomor urut 1, Dr. H. Ridwan Mukti, MH berpendapat jika dirinya terpilih pada 9 Desember mendatang, akan berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Provinsi Bengkulu.
“Terdapat 4 arena minimal yang harus diperbaiki manakala indeks tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan kualitasnya, yakni pemerintahan, pelayanan birokrasi, masyarakat sipil, dan sektor usaha,” Jelas Ridwan Mukti atau RM ini.
Lebihnya, RM menegaskan bahwa keempat arena tersebut dapat dijadikan indikator untuk menilai kualitas pengelolaan pemerintahan di daerah.
“Kualitas tata kelola pemerintahan Provinsi Bengkulu dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, program-program yang menguntungkan daerah dan rakyat, kepercayaan, integritas dan semangat kerja, transparansi dan akuntabilitas, orientasi ke masa depan, dan orientasi pada hasil kerja. Hal-hal tersebut pada hakekatnya merupakan arah reformasi birokrasi sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar tokoh yang pada tahun 2005, mendapat penghargaan Citra Pelayanan Prima dan Kementerian Aparatur Negara RI.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata kelola birokrasi. RM. berpendapat, reformasi tata kelola dapat dilakukan kaitannya dengan perencanaan dan peningkatan akuntabilitas publik, selanjutnya penguatan kelembagaan dan ketata laksanaan, manajemen sumberdaya aparatur pemerintah, manajemen keuangan (pengelolaan APBD, Red) yang baik dan transparan, serta perbaikan sistem pengawasan internal.
“Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik, pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur pemerintahan, serta transparansi data dan program pembangunan,\" terangnya. Disi lain, Mantan Bupati Bengkulu Selatan, Fauzan Djamin, saat ditemui di kediamannya berapa waktu lalu, menjelaskan komitmen Ridwan Mukti wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sangat tepat. Pasalnya menurut Fauzan, Rohidin Mersyah sebagai calon wakil Gubernur nomor urut 1 memiliki kapasitas yang mendukung.
\"Kekuatan pasangan nomor urut 1 ini tidak hanya di cagubnya (RM, Red), tapi juga cawagubnya (Rohidin, Red). Saya kenal betul Rohidin, dia birokrat muda yang punya pandangan luas, bersih dan disiplin, sehingga saya sangat terbantu oleh dia saat menjadi Bupati dulu,\" papar Fauzan Djamin yang menjabat Bupati Bengkulu Selatan tahun 2004 - 2009.
Menurutnya Fauzan, dengan latar belakang birokrasi yang baik, serta pernah menduduki jabatan strategis di Bappeda dan Bagian Pembangunan, maka Rohidin sebagai wakil gubernur memiliki potensi besar mengoptimalkan kinerja birokrasi, serta mensinergikan perencanaan antar kabupaten/kota guna mendorong perekonomian Bengkulu.
\"Jadi lengkap, pak Ridwan nanti akan sangat terbantu. Apalagi Rohidin juga paham kultur birokrasi dan budaya kerja PNS, sehingga bisa berbagi peran untuk mengoptimalkan pembangunan Bengkulu,\" tutupnya. (151)