One Day No Rice Belum Didukung

BENGKULU, BE - Program pemerintah mengurangi konsumsi beras melalui program One Day No Rice belum mendapat dukungan komitmen dari masyarakat Bengkulu.  Hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah SAg.MPd, saat membuka rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, di Balroom Hotel Santika, kemarin (20/8). \"Program One Day No Rice belum mendapat dukungan berupa komitmen dari masyarakat kita, sehingga program ini belum berjalan dengan maksimal,\" ungkap gubernur. Gubernur menjelaskan, pemerintah hanya melaunching saja program tersebut.  Selanjutnya masyarakat yang akan menjalaninya dengan penuh kesadaran.  Namun fakta di lapangan masyarakat belum menyadarinya.  Hal ini bisa dilihat dari kegiatan masyarakat yang belum menanam tanaman sebagai pengganti nasi seperi jagung dan ubi. \"Jika kita belum mau menanam jagung ataupun ubi, maka dari mana kita akan mencari makanan pengganti beras, kalau makanan pengganti beras tidak ada, bagaimana kita akan menjalan program one day no rice tersebut?\" tambah Junaidi. Lebih lanjut gubernur menjelaskan bahwa program one day no rice tersebut, selain untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat dari ketergantungan dengan beras, juga mengajak masyarakat untuk terbiasa memanfaatkan perkarangan yang nganggur. Guna menjaga ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu, Gubernur meminta kepada Kepala Dinas yang terkait baik di Kota Bengkulu maupun di kabupaten lainnya untuk lebih selektif dalam meberikan izin pembangunan rumah maupun Ruko terutama di lokasi yang produktif seperti persawahan dan perkebunan. \"Dinas harus berhati-hati untuk memberikan izin dalam pembangunan pemukiman khususnya di kawasan persawahan atau perkebunan.  Karena jika izin diberikan, maka akan dibangun semua.  Dan berapa banyak sawah yang tidak bisa berproduksi karena aliran irigasinya terhalang seperti yang terjadi di Danau Dendam,\" ungkap Gubernur. Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, Muslih mengatakan saat ini yang menjadi permasalahan utama pemerintah dalam mensukseskan program ketahanan pangan adalah, tingginya alih fungsi lahan yang dilakukan masyarakat.  Selanjutnya gejolak harga terhadap beberapa komoditi pangan seperti, harga daging, cabai dan bawang, cuaca ekstrim, rusaknya infrastruktur, tingginya pertumbuhan penduduk, dan berkurangnya jumlah petani. (251)