BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Dalam KUA PPAS yang sudah disahkan antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bengkulu beberapa waktu lalu, anggaran penanganan banjir menjadi sorotan. Pasalnya, anggaran penanganan banjir di Dinas PUPR di bidang sumber daya air dianggarkan hanya senilai Rp 8,5 miliar. Nilai itu pun termasuk anggaran pemeliharaan drainase, normalisasi sungai dan lain-lain.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu yang juga sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota, Aryono Gumay, mengatakan, nilai tersebut jauh dari yang diharapkan dewan yang sebenarnya ingin menganggarkan lebih terkait penanganan banjir di Kota Bengkulu. Pasalnya untuk tahap awal penanganan banjir ini dibutuhkan anggaran senilai Rp 30 miliar.
"Kami sudah sampaikan ke pemerintah kota atau TAPD, setelah ini akan dibahas lebih detail terkait penanganan banjir di RAPBD. Karena sampai kemarin PPAS diusulkan, pemerintah kota baru menganggarkan Rp 8,5 miliar untuk kegiatan sumber daya air dan penanganan banjir. Jadi untuk penanganan banjirnya hanya Rp 3 miliar. Anggaran ini jauh dari cukup untuk penanganan banjir mengingat di Kota Bengkulu menjadi daerah langganan banjir setiap tahun, dan setiap turun hujan dengan kurun waktu yang singkat," jelas Ariyono, Rabu (24/08).
BACA JUGA:Kapolda Bengkulu Buka Aduan Masyarakat Terkait Oknum Polri Nakal
Ia mengkritisi pemerintah kota yang selama ini fokus dalam pemberian bantuan terhadap korban banjir dan bukan untuk penanggulangan dan penanganan banjir. Sama halnya pada 2020 ini, penanganan banjir juga dianggarkan minim hanya sekitar Rp 5,5 miliar yang tentunya sangat tak cukup untuk menangani banjir.
"Saat pembahasan di Banggar, saya secara pribadi saya sudah menyampaikan, minimal penanganan banjir minimal Rp30 miliar. Tapi pemerintah kota lebih mengarahkan anggaran ke pembangunan kota merah putih, sehingga anggaran tersedot kesana," tutup Ariyono. (Imn)