“Pertumbuhan industri perumahan di Bengkulu, dapat memperhatikan hak-hak masyarakat, agar nyaman dan menyesuaikan Detail Engginering Desain (DED) tata ruangnya,” kata Gubernur Rohidin saat menghadiri Musyawarah Daerah DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Bengkulu, di Garage Hotel Bengkulu, Senin (24/6).
Gubernur Bengkulu meminta, pengembang perumahan yang tergabung dalam REI, agar dapat melakukan pembenahan, dan bukan berarti melakukan evaluasi perizinan dalam pendirian perumahan. Hal tersebut lantaran adanya sejumlah perumahan yang sering dilanda banjir.
\"Kedepan agar dapat memperhatikan sistem pembangunan drainasenya. Sehingga bangunan drainase perumahan bisa terkoneksi dengan saluran yang lebih besar,\" tegas Rohidin.
Peran pengurus DPD REI Bengkulu yang baru nantinya, lanjut Alumni UGM itu, untuk membuat program kerja yang produktif. Harus ditekankan kepada pihak pengembang dalam membangun perumahan, agar memperhatikan sistem drainasenya. Dengan saluran drainase yang baik, bisa mengamankan lingkungan perumahaan setempat.
Sekjen DPP REI Totok Lusida yang hadir menjelaskan, properti ini ada tujuh pilar mulai dari penempatan lokasi, tata ruang, lingkungan sampai dengan masalah perizinan yang selalu dipantau pemerintah daerah. Hal itu dibuktikan dengan OSS bisa naik tiga kali lipat dengan nilai investasi dari Rp 800 milyar menjadi Rp 2,4 triliun.
Apalagi seiring dengan waktu, harga perumahan mengalami kenaikan dari biasanya. Sekarang harga untuk rumah tipe 36 sebesar Rp 140 juta unit.
“Terkait Bengkulu rawan bencana, kualitas rumah terus ditingkatkan, yakni memakai besi 10 yang diyakini bisa menahan bencana, seperti gempa. Sedangkan untuk banjir, kita juga tekankan kepada pengembang agar memperhatikan tata ruang dan dalam memakai jasa konsultan,” kata Totok.
Ketua DPD REI Bengkulu Taman S.E, berjanji menindak lanjuti apa yang disarankan Gubernur Bengkulu, terkait tata ruang dalam pembangunan perumahaan untuk masyarakat. Sehingga bisa terhindar dari hal yang tidak diinginkan, seperti bencana alam banjir dan sebagainya.
“Dengan adanya tata ruang tersebut, kita mengetahui lokasi yang layak dan tidak dalam membangun perumahan,” tutupnya. (HBN)