Pemprov Masih Kaji Kebutuhan
BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Sebanyak kurang lebih 270 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 ini akan pensiun. Meski begitu, belum ada usulan kuota tes CPNS. Hal ini terjadi mengingat, Pemerintah Provinsi masih melakukan beberapa pertimbangan untuk dievaluasi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Ir Diah Irianti melalui Kabid Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, Dei Nataly Handy MPA mengatakan, perihal membatalkan penyampaian kuota CPNS tersebut dikarenakan pihaknya masih mengevaluasi kembali kebutuhan yang diperlukan seperti menghitung analisis jabatan dan beban kerja.
Sehingga jika beban kerja dan kebutuhan PNS masih dirasa layak maka penambahan kuota CPNS tidak bisa dilakukan. \"Tidak mengusulkan karena masih menghitung lagi jangan sampai kebutuhan tidak sesuai dengan harapan yang ada ini intruksi dari pimpinan,\" kata Dei, kemarin (21/06).
Selain membatalkan penyampaian kuota penerimaan CPNS, Pemprov juga membatalkan pelaksanaan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Padahal kebutuhan tenaga ASN yang diperlukan mencapai 70 persen guru dan 30 persen tenaga teknis, tenaga kesehatan dan dokter spesialis. \"Tidak hanya CPNS, pengajuan kuota PPPK juga kita batalkan,\" ujar Dei
Ia menjelaskan, pembatalan kuota CPNS dan PPPK tersebut dilakukan mengingat pada 2018 lalu, Provinsi Bengkulu menduduki posisi ke 4 dengan belanja pegawai tertinggi. Padahal saat ini pihaknya masih membutuhkan tenaga kerja. \"Karena belanja pegawai kita pada 2018 lalu termasuk yang tertinggi di Indonesia, makanya kita batalkan usulan kuota tersebut,\" tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan, kebutuhan pelaksanaan CPNS maupun PPPK ini harus didasarkan sesuai kebutuhan kekurangan ASN. Sehingga jika ASN saat ini masih cukup maka tidak perlu dilakukan pengusulan CPNS di Pemprov Bengkulu. \"Kalau saya jika hal itu memang dibutuhkan harus dilaksanakan namun melihat kesanggupan anggaran. Akan tetapi harus sesuai dengan kebutuhan SDM yang ada,\" tutupnya.
Disisi lain, Pemerintah pusat memastikan akan membuka pendaftaran rekrutmen CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada Oktober mendatang. Kuota yang disiapkan pemerintah tahun ini sebanyak 254.173 formasi. Terdiri dari kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636. Sisanya untuk CPNS yang meliputi ikatan dinas 5.769 dan pelamar umum 79.768.
\"Insyaallah rekrutmen ASN di bulan sepuluh. Dananya sudah disiapkan pemerintah,\" kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin usai rapat kerja Komisi II DPR RI dengan pemerintah membahas masalah anggaran, kemarin.
Senada itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, untuk rekrutmen ASN nanti, masih dibahas lagi apakah dilakukan bersamaan atau tidak.
Rencana awal, rekrutmen PPPK tahap II dimulai dahulu. Namun rencana berubah karena dibuka juga pelamar umum untuk PPPK.\"Makanya digeser Oktober karena masih dibahas kira-kira formasi apa saja yang dibutuhkan Pemda untuk menduduki posisi PPPK. Yang pastinya harus tenaga fungsional,\" terangnya.
Dia menyebutkan, dalam rekrutmen ASN 2019, pelamar umum dipersilakan melamar jadi PNS maupun PPPK. Aturan mainnya harus sesuai formasi jabatan dan syarat umur.Bagi yang berumur di atas 35 tahun dipersilakan mendaftar ke PPPK. Sedangkan 35 tahun ke bawah bisa melamar PNS maupun PPPK. \"Kalau ada milenial yang ingin jadi PPPK karena tidak ingin terikat, silakan melamar. Malah lebih bagus lagi karena PPPK diisi kalangan milenial yang punya kecerdasan tinggi,\" tandasnya. (esy/jpnn/999)