Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir. Rina. M.Si mengatakan, di Sumatera, Provinsi Bengkulu paling panjang garis lautnya. Kalau belajar sejarah, pada zaman dulu Provinsi Bengkulu, tempat singgah kapal besar yang datang melakukan perdagangan. Karena lautnya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.
\"Memperhatikan kondisi geografis, maka kita harus mengoptimalkan produk perikanan menjadi salah satu penggerak ekonomi Bengkulu. Hari ini sektor perikanan mengekspor ikan ekonomis sebanyak 10 ton, yang dilakukan CV Hendra. Dengan tujuan ke Malaysia, perdana melalui pintu Pulau Baai,\" terangnya.
Rina menuturkan, selama ini ekspor produk perikanan Provinsi Bengkulu, masih melalui provinsi tetangga yakni, Tanjung Asahan, Medan, Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Barat.
\"Badan karantina KKP melihat data yang ada produk perikanan potensinya sangat besar di Bengkulu. Ada tiga produk perikanan yang belum tersentuh di Provinsi Bengkulu, yakni lobster, udang paname, dan fish mall (gelembung renang pada ikan),\" paparnya
Saat ini fish mall sangat diburu investor. Di Marauke, saat ini Fish Mall dijual Rp 75 juta per kilogram, sedangkan di luar negeri, seperti Singapura seharga Rp 125-140 juta per kilogram.\"Kita mendorong semua pengusaha perikanan. Jika lalu lintasnya banyak maka menggerakan perekonomian dan kesejahtraan di Provinsi Bengkulu,\" pungkasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam sambutannya, mengatakan, \"Terkait launching pertama ini kita menyampaikan luas lautan yang kita punya. Maka hari ini kita ekspor komoditas perikanan.\"
Menurut Rohidin, Bengkulu memiliki potensi alam yang bisa diekspor. Untuk itu, dia meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bisa mengembangkan komoditas unggulan lainnya seperti, kopi,sawit, karet, batu bara serta lainnya.
Komoditas ekspor, kata mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini, harus dijamin terus ada jangan hanya dilaunching hari ini selanjutnya tidak ada lagi. OPD harus memastikan produk perikanan ini harus tersedia. Harus dilakukan pembinanan terhadap siapa pelaku ekspornya.
\"Institusi pendukung harus bergerak, harus rapat berkala yang terus dilakukan. Sistim harus diterapkan agar pintu utama ekspor dilakukan melalui Pulau baai,\" tutupnya. (HBN)