DPRD Bengkulu Soroti PAD dan Infrastruktur, Beri Catatan Kritis atas Kinerja Pemprov 2025

BENGKULUEKSPRESS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu tak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun 2025.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, menilai kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu secara umum cukup positif, terutama dalam realisasi pendapatan daerah yang mencapai 90,84 persen. Capaian ini dinilai menunjukkan adanya upaya optimal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun di balik apresiasi tersebut, DPRD menyoroti belum maksimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru menyentuh angka 81,33 persen. Angka ini dinilai menjadi indikator bahwa masih banyak potensi daerah yang belum tergarap secara optimal.

“Ke depan, pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan. Optimalisasi pajak dan potensi lokal perlu menjadi fokus utama,” ujar Suharto.

BACA JUGA:Mantan Dirut Bank Bengkulu Jadi Tersangka Kasus Kredit Rp 5 Miliar

BACA JUGA:Motor Dipinjam Tak Kembali, Buruh Harian di Bengkulu Laporkan Teman Sendiri ke Polisi

Dalam hal tata kelola keuangan, DPRD turut mengapresiasi keberhasilan Pemprov Bengkulu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama delapan tahun berturut-turut. Meski demikian, capaian tersebut diingatkan agar tidak membuat lengah dan tetap dijaga konsistensinya.

Di sektor pembangunan, DPRD memberi perhatian serius terhadap infrastruktur yang dinilai masih belum merata. Sejumlah ruas jalan provinsi, jembatan, hingga jaringan irigasi disebut masih membutuhkan percepatan pembangunan.

Menurut DPRD, infrastruktur yang terencana dan berkualitas menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menekan angka kemiskinan di Bengkulu.

Selain itu, DPRD juga menilai perencanaan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum fokus. Hal ini berpotensi menyebabkan rendahnya efektivitas anggaran dan munculnya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).

Tak hanya itu, DPRD menemukan adanya ketidaksesuaian data dalam laporan beberapa OPD, seperti di Biro Hukum dan Badan Kepegawaian Daerah. Kondisi ini dinilai perlu segera dibenahi agar tidak mengganggu akurasi perencanaan dan evaluasi program.

Dari sisi penguatan ekonomi daerah, DPRD mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih dioptimalkan perannya dalam mendongkrak PAD. Pengawasan terhadap perusahaan yang berinvestasi di Bengkulu juga diminta diperketat agar kontribusinya terhadap daerah semakin nyata.

Sejumlah rekomendasi strategis lainnya turut disampaikan, mulai dari percepatan inventarisasi aset daerah, penyelesaian utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota, hingga peningkatan kualitas pelayanan BPJS yang masih menjadi keluhan masyarakat.

DPRD menegaskan, seluruh catatan dan rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, terutama dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sumber: