DPP Golkar Tegas, Pergantian Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Wewenang Pusat, Bukan Urusan Daerah

‎‎BENGKULUEKSPRESS.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akhirnya buka suara terkait kisruh pergantian antar waktu (PAW) jabatan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu yang belakangan menimbulkan gejolak di internal partai beringin.

‎‎Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi periode 2024–2029, Yahya Zaini, menegaskan bahwa persoalan pergantian Ketua DPRD Bengkulu sepenuhnya menjadi kewenangan DPP, bukan ranah perdebatan di tingkat daerah.

‎‎“Pergantian Ketua DPRD Provinsi Bengkulu itu sepenuhnya kewenangan DPP. DPP sudah mengeluarkan surat PAW, dan menjadi tugas DPD Provinsi untuk menindaklanjutinya,” tegas Yahya saat dikonfirmasi melalui  Whatsapp, Selasa (4/11/2025).

‎‎Menurut Yahya, sistem keputusan di tubuh Partai Golkar bersifat sentralistik dan berjenjang, sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan oleh DPP wajib dijalankan oleh seluruh struktur partai hingga ke tingkat daerah tanpa pengecualian.

‎‎“Keputusan DPP itu final dan mengikat. Jadi tidak boleh ada tafsir lain di bawah. Kalau DPD tidak menjalankan atau menahan-nahan keputusan tersebut, DPP berhak memberikan teguran, bahkan sanksi organisasi,” ujarnya. ‎

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Mutasi Pejabat Eselon II, Sejumlah Posisi Strategis Berganti

BACA JUGA:Debt Collector Dibacok Tukang Ayam Melapor ke Polresta Bengkulu, Kapolres Janji Proses Laporan Kedua Pihakn

‎Yahya juga menanggapi polemik seputar keabsahan surat pengantar dari DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu yang kala itu ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) ketua. Ia memastikan, secara aturan internal partai, status Plt memiliki legitimasi yang sama dengan ketua definitif.

‎“Tidak ada masalah dengan Plt. Dalam struktur organisasi Golkar, Plt memiliki kewenangan penuh selama menjalankan tugas atas dasar penugasan resmi dari DPP. Jadi surat atau kebijakan yang ditandatangani Plt tetap sah dan berlaku,” jelas Yahya.

‎‎Ia menambahkan, sistem kepemimpinan di Golkar sudah memiliki alur yang jelas dan terukur, sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk menolak keputusan hanya karena faktor administratif.

‎‎Lebih lanjut, Yahya mengingatkan seluruh kader Golkar di Bengkulu agar menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ia menilai, perpecahan internal hanya akan merusak citra partai di mata publik menjelang momentum politik penting ke depan.‎

‎“Golkar ini partai besar, tidak pantas kalau urusan internal jadi tontonan publik. Semua kader harus solid dan tunduk pada keputusan partai. Jangan sampai kepentingan pribadi mengalahkan loyalitas terhadap partai,” tegasnya.

‎DPP, lanjut Yahya, akan terus memantau proses penyelesaian PAW Ketua DPRD Bengkulu, termasuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan instruksi pusat. Ia juga tidak menutup kemungkinan, DPP akan turun langsung bila keputusan partai tidak dijalankan oleh pengurus daerah maupun fraksi.‎

‎“DPP punya mekanisme pembinaan dan penegakan disiplin. Kalau masih ada yang membangkang, tentu akan ada konsekuensinya,” tandasnya.

Sumber: