Sri Mulyani Jamin Harga BBM dan Tarif Listrik Tahun Depan Tak Naik

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tahun depan.

Pasalnya, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi Rp 103,4 triliun dalam RAPBN 2018.

”Ini adalah asumsi yang sangat eksplisit. Tidak ada kenaikan BBM. Tidak ada kenaikan elpiji. Tidak ada kenaikan listrik. Kemudian, jumlah pelanggan listrik yang 900 VA barangkali yang akan dibatasi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantornya, Senin (21/8).

Dari total anggaran subsidi energi Rp 103,4 triliun, untuk BBM dan elpiji tiga kilogram diusulkan Rp 51,13 triliun.

Selanjutnya, anggaran subsidi listrik diajukan Rp 52,23 triliun.

Total anggaran subsidi energi naik Rp 13,51 triliun dibanding subsidi pada APBN-P 2017 yang mencapai Rp 89,86 triliun.

Sebelumnya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, anggaran subsidi yang diberikan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, juga untuk menjaga inflasi agar bisa dijaga pada angka 3,5 persen. Sebab, inflasi tahun ini diperkirakan sedikit meningkat dibanding tahun lalu.

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tahun depan.

Pasalnya, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi Rp 103,4 triliun dalam RAPBN 2018.

”Ini adalah asumsi yang sangat eksplisit. Tidak ada kenaikan BBM. Tidak ada kenaikan elpiji. Tidak ada kenaikan listrik. Kemudian, jumlah pelanggan listrik yang 900 VA barangkali yang akan dibatasi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantornya, Senin (21/8).

Dari total anggaran subsidi energi Rp 103,4 triliun, untuk BBM dan elpiji tiga kilogram diusulkan Rp 51,13 triliun.

Selanjutnya, anggaran subsidi listrik diajukan Rp 52,23 triliun.

Total anggaran subsidi energi naik Rp 13,51 triliun dibanding subsidi pada APBN-P 2017 yang mencapai Rp 89,86 triliun.

Sebelumnya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, anggaran subsidi yang diberikan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, juga untuk menjaga inflasi agar bisa dijaga pada angka 3,5 persen. Sebab, inflasi tahun ini diperkirakan sedikit meningkat dibanding tahun lalu.

Meski begitu, Suahasil enggan menyebutkan berapa potensi penambahan besaran utang pemerintah dengan tidak adanya kenaikan tarif tersebut.

Dia hanya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membayar utang yang sejauh ini tercatat Rp 38 triliun itu.

”Tentu harus dibayar, tapi tidak sekaligus. Secara bertahap,” imbuhnya. (ken/c24/sof)

Sumber: