OPD Wajib Dukung Pengarusutamaan Gender

OPD Wajib Dukung Pengarusutamaan Gender

BENTENG, Bengkulu Ekspress - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menggelar kegiatan sosiaslisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Rumah Makan Riung Gunung, Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Selasa (18/4) kemarin.

Kepala DP3APPKB Kabupaten Benteng, Sri Haryati Prasetia SSTP mengharapkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Benteng berkomitmen mendukung pengarusutamaan gender atau persamaan kendudukan antara kaum perempuan dan kau pria.

\"Dengan adanya sosiasialisasi ini, diharapkan agar terciptanya komitmen OPD untuk mendukung PUG,\" harap Sri.

Wanita yang sebelumnya menjabat selaku Sekretaris Badan Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Benteng ini mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan oleh OPD dalam mendukung kesetaraan gender.

Salah satunya menyusun perencanaan terhadap program kegiatan yang akan dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

\"Ke depan, diharapkan kepada seluruh OPD mampu menyusun kegiatan yang melibatkan seluruh gender. Dengan demikian, antara perempuan dan pria bisa menikmati manfaat dalam porsi yang sama atas program yang dilakukan,\" ungkap wanita yang pernah menjabat selaku Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Pemkab Benteng ini.

Sosialisasi yang dibuka Wakil Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah NMA ini juga dihadiri, Pelaksana harian (Plh) Bupati Benteng Muzakir Hamidi SSos MM, seluruh pimpinan OPD jajaran Pemda Benteng serta perwakilan dari FKPD.

Dalam sambutannya, Wakil gubernur Bengkulu memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh DP3APPKB Kabupaten Benteng. Bahkan, secara tegas Wakil Gubernur meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) bisa memonitoring seluruh kegiatan dan program yang dilakukan OPD. Hal ini demi mencari tahu sejauh mana keseriusan OPD dalam mendukung kesetaraan gender di Kabupaten Benteng.

\"Silahkan Sekda melakukan penyisiran atau pemantauan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan OPD secara satu-persatu. Cari tahu, apakah kegiatan mereka pro  gender atau tidak. Diharapkan, kegiatan yang dilakukan bisa memberikan manfaat yang seimbang, baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan,\" tandas Rohidin.(135)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: