Gubernur Lakukan Tiga Langkah Atasi Kemiskinan di Bengkulu

BENGKULU, BE - Angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih tinggi dari angka rata-rata nasional. Dimana angka kemiskinan nasional mencapai 10,3 persen, Bengkulu masih berada di angka 18 persen. Dengan demikian, Provinsi Bengkulu masih masuk pada urutan 31 dari total 34 provinsi tertinggal yang ada di Indonesia.

\"Kabupaten Seluma dan Kaur, angka kemiskinannya masih berada di angka 24 persen,\" terang Gubernur Bengkulu, Dr H Ridwan Mukti MH saat menggelar konfrensi pers perdana di Media Center Pemprov Bengkulu, kemarin (10/2).

Dijelaskan Gubernur usai menggelar rapat terbatas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) itu, angka kemiskinan dan ketertinggal di Provinsi Bengkulu ini menjadi PR besar untuk diselesaikan. Tidak hanya PR Gubernur, namun harus mampu dipecahkan oleh semua OPD yang ada di Pemprov Bengkulu. \"Caranya harus kerja keras, semua OPD harus bergerak,\" ujarnya.

Gubernur mengatakan, dalam satu tahun kedepan, ada tiga langkah yang menjadi titik fokus Pemprov Bengkulu dalam mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan ini. Pertama dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Baik bantuan beras sejahtera (Rastra), bantuan pendidikan, kesehatan, bantuan modal ekonomi, bedah rumah warga miskin dan berbagai bentuan lainnya.

Namun untuk memastikan bantuan itu teralisasi tepat sasaran, maka data masyarakat miskin harus akurat. Terlebih, warga penerima gas elpiji 3 kilogram dan listrik subsidi akan mendapatkan kartu muliti fungsi.

\"Datanya harus sinkron dulu. Supaya bantuan ini benar-benar sampai dengan masyarakat miskin kita. Untuk itu OPD terkiat harus mampu menyelesaikan data tersebut,\" tambah RM.

Langkah kedua, dalam programnya Gubernur bersama OPD terkati akan melakukan pembanguan sarana dan prasaran. Seperti pendidikan, memastikan tidak ada lagi desa yang tidak ada sekolah. Kemudian akses jalannya harus bagus, desa juga tidak ada yang tidak memiliki pasar. Begitupun dengan sistem komunikasi sinyal dan listrik, juga jangan ada desa yang tidak teraliri.

\"Akses penghubung ini harus kita pastikan sudah ada. Jangan sampai untuk berkomunikasi menggunakan handphone saja masyarakat masih kesusahan,\" bebernya RM.

Pada langkah ketiga, Gubernur dalam programnya juga akan melakukan pemberdayaan kepada kelompok petani, nelayan dan perternakkan. Dengan pemberadayaan, maka masyarakat dapat beraktifitas mencari ekonomi dengan cara-cara lebih profesional.

\"Kita lakukan seperti pemberdayaan kampung nelayan. Kalau nelayan kita bisa berinovasi lebih baik, makan aktifitas mancara ekonominya juga akan meningkat,\" urainya.

Untuk memastikan hal itu terlaksana kepada masyarakat, Gubernur akan mengeluarkan surat keputusan (SK) gubernur tentang pemberantasan kemiskinan dan ketertinggal. Hal ini sebagai bentuk legalitas bahwa OPD wajub melaksana program tersebut dalam tahun ketahun. Tentunya secara terukur dan memenuhi semua terget yang telah ditetapkan.

\"SK-nya sedang digodok. Jadi nanti akan dipetakan tugas OPD, apa, siapa dan melakukan apa. Langkah ini juga sebagai bentuk pencapaian 5 program besar gubernur,\" terangnya.

Langkah yang harus didukung semua OPD, hal ini tentunya belajar dari setahun masa kepemimpinan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Sebab dalam masa kepemimpinannya banyak yang harus dievaluasi, atas tidak berjalannya program secara signifikan. Menurut gubernur ada dua faktor program tidak berjalan sesuai dengan teget.

Pertama karena keterlambatan pengesahan Perda APBD-Perubahan 2016 serta pengesahan APBD 2017 dan terkait rekomendasi KASN tentang aparatur birokrasi yang sampai saat ini 26 jabatan masih dijabat Pelaksana tugas (Plt).

\"Seharusnya memang progrm sudah berjalan tahun 2016 tapi harus berjalan tahun 2017. Namun demikain program tetap on the track, berjalan pada jalur yang benar. Tentu dilain itu, program besar pakta integritas dan tidak melakukan sogok mennyogok jabatan sudah kita lakukan dengan baik,\" pungkas RM. (151)

Sumber: