Demo Tolak Kebijakan Jokowi Nyaris Bentrok

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Meski sempat diguyur hujan deras, tidak mengurungkan niat sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik, pajak STNK, dan beberapa harga bahan pokok.

Aksi mahasiswa ini terpecah dua, ada yang di DPRD Provinsi dan ada di Simpang Bundaran Ratu Samban atau Simpang Lima.

Khusus aksi di DPRD Provinsi Bengkulu dilakukan oleh aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu, sekitar pukul 9.00 WIB. Dalam aksi itu sempat diwarnai saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian.

Aksi dorong mendorong tersebut bermula dari kekesalan massa yang tidak bisa bertemu anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Massa tersebut berusaha untuk menerobos petugas kepolisian untuk masuk kedalam gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Namun, petugas yang telah siap berjaga itu pun tidak mengizinkan. Sehingga aksi dorong mendorong antara petugas dan masa pun tidak bisa terelakkan.

Diketahui bahwa ketika aksi berlangsung tidak satupun anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang berada di kantor. Untuk memastikan hal tersebut, massa yang sudah berorasi sekitar 1 jam tersebut memaksa untuk masuk, namu hanya diberikan izin perwakilan beberapa massa HMI saja yang masuk kedalam kantor DPRD Provinsi Bengkulu.

Setelah berada di dalam kantor DPRD Provinsi Bengkulu selama sekitar 45 menit, perwakilan massa tersebut akhirnya keluar bersama Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu. Saat berada di luar kantor, perwakilan massa yang masuk kedalam kantor DPRD Provinsi Bengkulu tersebut hanya mendapatkan penjelasan disertai dengan surat yang berhubungan dengan ketidakhadiran anggota DPRD Provinsi Bengkulu tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Muhammad Yudha menjelaskan bahwa mereka meragukan surat yang diberikan oleh Sekwan tersebut. Pasalnya, banyak kejanggalan yang mereka temui dalam surat itu.

\"Ada yang nomor suratnya kosong, ada yang foto kopian, ada surat yang tidak ada stempelnya. Maka kami berkesimpulan bahwa DPRD Provinsi Bengkulu telah melakukan pemalsuan dokumen. Kami akan menindaklanjuti perihal ini,\" tegas Yudha.

Dalam orasinya, Yudha menyampaikan keputusan Presiden menaikkan harga BBM dan harga lainnta tersebut dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Sebab, dengan naiknya harga BBM maka akan diikuti dengan kenaikkan harga baham pokok lainnya. Begitu juga dengan kenaikkan tarif dasar listrik. Yudha menjelaskan, dengan dicabutnya subsidi listrik 900v dan pemerintah menaikkan harga tarif listrik 900v tersebut akan membuat masyarakat kecil semakin menjerit.

\"Turunkan harga BBM, masyarakat menderita karena kenaikkan harga BBM!\" teriak Yudha disamput dengan teriakan hidup mahasiswa oleh mahasiswa lainnya.

Yudha menyebutkan, tidak ada alasan bagi Presiden untuk menaikkan harga BBM, sebab menurutnya berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh HMI, kondisi harga minyak dunia saat ini tidak mengalami kenaikkan, malahan mengalami penurunan sejak Desember lalu. \"Tidak ada alasan untuk menaikkan seluruh harga tersebut.

Dengan kebijakan seperti ini maka sangat terlihat sekali bahwa Presiden sangat tidak berpihak pada masyarakat kecil,\" tukasnya.

Atas dasar tersebut, HMI menyatakan sikap pemerintah pusat harus segera meninjau kembali kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut. Apa bila tidak juga dilakukan maka HMI akan perlawanan yang lebih besar dengan menggalang massa yang lebih besar lagi.

Aksi di Simpang 5 Ratu Samban

Terpisah, ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bengkulu (BEM UNIB) juga menggelar aksi demontrasi di bundaran Simpang 5 Ratu Samban. Aksi yang bertajuk Bela Rakyat tersebut dimulai sekitar pukul 9.30 WIB. Aksi tersebut diawali dengan long march dengan mendorong sepeda motor dari masjid jamik menuju bundaran Simpang 5 Ratu Samban.

Aksi dorong motor tersebut dimaksudkan sebagai kritikan terhadap Presiden Ir Joko Widodo yang menaikkan harga BBM. Tuntutan yang dibawa oleh BEM Unib tersebut hampir sama dengan tuntutan aksi HMI Cabang Bengkulu yang dilakukan di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu.

Presiden BEM Unib Octari Ezon dalam orasinya menyampaikan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Ia menilai kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi atas BBM saja sudah keliru, apa lagi ditambah denan menaikkan harga BBM.

\"Kebijakan ini sangat tidak berpihak kepada rakyat. Disaat ekonomi sedang lemah, pemerintah malah menaikkan harga BBM,\" teriaknya saat berorasi.

Selain itu, massa BEM Unib tersebut juga menuntut pemerintah pusat untuk menasionalisasikan aset negara untuk meningkatkan pendapatan nasional. Sebab menurutnya, hal tersebut harus dilakukan karena merupakan amanat dari UUD 1945 yang mengatakan bahwa bumi, air, dan isinya dikuasai oleh negara dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Masa yang sempat kehujanan itu pun melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Provinsi Bengkulu.(cw1)

Sumber: