Kebahagiaan Masyarakat Bengkulu Rendah, Nomor 31 dari 34 Provinsi

BENGKULU, BE - Tingkat kebahagiaan 1,716 juta masyarakat Bengkulu, ternyata sangat rendah. Bayangkan, dari survey Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, dari 34 provinsi di Indonesia, Bengkulu menempati urutan ke-31. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Aden Gultom, menyampaikan, rendahnya tingkat kebahagiaan masyarakat Bengkulu itu juga dipicu oleh faktor ekonomi. Ini terlihat tingkat kemiskinan daerah tertinggal masuk dalam nomor 1 se-Sumatra. Sedangkan secara nasional, Provinsi Bengkulu masuk nomor 6 dari seluruh provinsi di Indonesia. \"Provinsi kita sudah kalah majunya dengan Bangka Belitung yang baru lahir kemarin. Namun ini tidak bisa dipungkiri, ini lah yang terjadi saat ini,\" ujar Aden, saat menyampaikan sambutannya, dalam acara Sosialisai Sensus Ekonomi, di Hotel Refless City, Rabu (20/4). Bukan hanya itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Bengkulu hanya sekitar 26,8 juta pertahun. Sedangkan secara nasional berada pada 45,2 juta pertahan. \"Ini juga menjadi perhatian untuk kita semua, bahwa pertumbuhan ekonomi Bengkulu belum segnifikan menggeliat,\" terang Aden. Masyarakat Bengkulu masih banyak mengandalkan sektor pertanian dengan angka 50 persen. Sedangkan pada industri swasta sendiri berada pada 30,7 persen dan sisanya pada pegawai daerah. \"Ini yang jadi pertanyaan kita bersama, kenapa bisa begitu lambat sekali pertumbuhannya. Begitu dengan sektor pertanian juga tidak telalu berpotensi tinggi,\" paparnya. Disisi lain, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Kristin R Sidabutar mengatakan, pada sektor pertanian, seperti karet juga akan mengalami stagnan pada triwulan I tahun 2016 ini. Hal ini ditunjukan oleh perkiraan GAPKINDO, bahwa harga karet sampai dengan bulan Juni 2016 belum menunjukkan perbaikan signifikan. \"Kondisi ini juga akan memicu naiknya tingkat kemiskinan di Bengkulu. Tercatat NTP perkebunan rakyat pada bulan Januari 2016 ini, sudah berada pada level 79,11 jauh dari bahwa normal pada level 100 persen,\" terang Kristin. Untuk menghadap perlambatan ekonomi tersebut, diharapkan pada realisasi anggaran APBD dana APBN, dapat mendorong secara maksimal dan merata sepanjang tahun sesuai dengan sasaran program pemerintah. \"Peluasan KUR dan kebijakan suku bungan juga dapat mendorong SKPD teknis untuk meningkatkan pendapingan kepada UMKM dan bekerjsama dengan KKMB maupun perbankan dalam menjembatani kebutuhan UMKM,\" pungkas Kristin.(151)

Sumber: