Pembahasan APBD Masih Alot

BENGKULU, BE - Meski bulan Januari 2016 ini sudah hampir berakhir, namun pembahasan APBD Provinsi Bengkulu hasil verifikasi Mendagri belum juga tuntas. Bahkan informasi yang diterima BE menyebutkan pembahasannya semakin alot di DPRD Provinsi Bengkulu, karena para Wakil Ketua DPRD tidak ada yang mau melabuhkan tandatangannya, karena ada beberapa item usulannya tidak diakomodir. Ketua DPRD Ihsan Fajri SSos saat dikonfirmasi enggan memberikan penjelasan secara utuh. Ia hanya menyebutkan masih sedang dibahas. Jika sudah selesai, maka akan langsung ditandatangani. \"Kalau sudah selesai segera ditandatangani,\" katanya singkat. Sementara itu, Plt Sekda Provinsi Bengkulu Drs H Sumardi MM tak menampik masih alotnya pembahasan APBD tersebut di kalangan DPRD Provinsi Bengkulu. Sedangkan di Pemprov sendiri sudah tidak ada masalah lagi, hanya tinggal di DPRD. \"Kalau di kita sudah tidak ada masalah, semuanya sudah selesai. Sekarang tinggal DPRD,\" katanya. Sumardi pun bisa memastikan kapan APBD itu selesai dibahas, karena urusan internal DPRD pihaknya selaku eksekutif tidak mau mencampurinya. \"Syaratnya kan minimal ada 1 wakil ketua DPRD yang menandatanganinya. Kalau lebih dari 1 malah lebih baik, kita kan ada 3 wakil ketua,\" ungkapnya. Menurut Sumardi, dampak belum tuntasnya masalah APBD tersebut sangat dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, karena tidak bisa melaksanakan kegiatan, mengingat anggarannya sama sekali belum. Bukan hanya SKPD yang lumpuh, 44 anggota dan pimpinan DPRD pun belum menerima gajinya untuk bulan Januari ini. Padahal mereka gajian selalu tepat waktu diawal bulan. \"Ya mau bagaimana lagi, seperti itulah kondisinya,\" ucapnya. Salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu yang meminta namanya tidak ditulis mengungkapkan, masih alotnya pembahasan anggaran tersebut karena masih ada tarik ulur, baik ditingkat pimpinan maupun ditingkat komisi. \"Ada beberapa anggaran SKPD itu diminta dialihkan ke SKPD lain mengikuti mitranya komisi masing-masing. Sedangkan masalah lainnya juga ada pada pimpinan, karena ada beberapa usulan pawa wakil ketua yang tidak terakomodir sebelumnya harus dimasukkan kembali. Sedangkan ketua sendiri menolak, karena anggaran itu sudah diverifikasi Mendagri,\" bebernya. Namun demikian, ia memastikan masalah tersebut akan selesai dalam waktu dekat ini, karena anggota dewan sendiri sudah buntu akibat belum gajian. \"Nantilah masalah SKPD yang tidak menjalankan kegiatannya, kami saja belum gajian padahal sebagian besar anggota dewan hidupnya cuma dari gaji sebagai anggota DPRD ini. Kita berharap polemik ini tidak semakin rumit karan berdasarkan hasil rapat sebelumnya sudah ada kesepakatan,\" tukasnya. (400)

Sumber: