Jabatan PNS Pensiun Dirangkap

Jabatan PNS Pensiun Dirangkap

JAKARTA, BE - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi membenarkan bahwa tidak ada perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Baik dari kelompok pelamar umum maupun tenaga honorer kategori dua (K2). \"Yang ada hanya kuota untuk sekolah kedinasan,\" ujar Yuddy di kantornya, Kamis (18/6). Menurut data sementara, kuota CPNS baru dari kelompok pelajar sekolah kedinasan berjumlah 10 ribu kursi. Yuddy mengatakan, pemerintah tetap membuka lowongan CPNS dari sekolah kedinasan, karena kuotanya sudah diatur atau dirancang sejak lama. Sedangkan untuk pelamar umum, pemerintah tahun ini tidak mengalokasikan anggaran tes atau seleksi CPNS baru. \"Tahun ini kita fokus merancang bagimana mekanisme tes CPNS baru untuk tahun depan,\" katanya. Termasuk bagaimana mengakomodir tuntutan supaya tenaga honorer K2 yang lulus validasi alias asli, tetapi tidak lolos tes. Berdasarkan informasi awal pengangkatan tenaga honorer K2 yang bergulir mulai tahun depan, dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. Rencananya kuota CPNS baru yang disiapkan untuk tenaga honorer K2 berjumlah 30 ribu kursi. \"Pembahasan masih berlangsung, masyarakat tunggu informasi resmi dari pemerintah,\" tuturnya. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan formasi akibat sejumlah pegawai pensiun, Sekretaris KemenPAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan pegawai yang masih bekerja. \"Pada prinsipnya mendayagunakan pegawai yang ada,\" kata Dwi Wahyu. Menurutnya, birokrasi pemerintahan tetap bisa berjalan meski ada beberapa kekosongan formasi. Hal itu terlepas dari jumlah PNS saat ini yang masih mencukupi. \"Apalagi ini hanya sementara, tahun depan sudah dibuka lagi,\" ujarnya. Sementara itu Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, pemerintah harus siap terhadap konsekuensi penghentian rekrutmen CPNS baru. \"Khususnya terkait dengan posisi atau formasi guru,\" katanya di kantor PGRI. Dia menegaskan proses pendidikan tidak boleh terganggu kekosongan guru karena tidak ada pengganti yang pensiun. Kebijakan menyetop rekrutmen CPNS baru ini diharapkan juga tidak boleh menggangu pelayanan vital lain seperti kesehatan. Sulistyo menuturkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih belum memiliki data populasi guru secara akurat. Dia mengatakan informasi yang beredar jumlah guru sejatinya sudah cukup. Tetapi sebarannya belum merata. Guru menumpuk di wilayah perkotaan. Namun kosong di wilayah pedesaan. Jika benar guru dia Indonesia sudah cukup tetapi sebarannya belum merata, dia berharap pemerintah pusat lebih tegas menjalankan distribusi guru. Aturan redistribusi guru yang menumpuk di perkotaan kemudian digeser ke wilayah pedasaan, menurut Sulistyo selama ini belum efektif.(wmc)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: