Pemda Wajib Awasi Pembangunan

BENGKULU, BE - Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah bersama gubernur dari semua provinsi di Indonesia, kemarin (27/5) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di hotel Grand Sahid Jakarta. Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang ini mengambil tema \"Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Pecepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga di Daerah\".

Rakornas yang dihadiri gubernur, bupati/walikota se Indonesia, Menteri Perekonomian, Mendagri, Gubernur Bank BI, Menko Perekonomian, Menteri Kemaritiman, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri PU, Pertanian, Ketenagakerjaan, Perumahan Rakyat, Menseneg dan Sekretariat Kabinet ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, dalam kesempatan tersebut Jokowi menegaskan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang fokus membangun infrastruktur. Sebab, jika infrastruktur baik, maka semua harga akan murah, karena ikut turunnya biaya transportasi.

\"Pak Presiden menegaskan, kunci utama adalah infrastruktur. Jika infrastruktur sudah memadai, maka harga akan turun dan inflasi pun akan ikut turun,\" kata Junaidi melalui pesan singkatnya kepada BE, kemarin sore.

Untuk mendapatkan hasil pembangunan infrastruktur yang baik, Jokowi pun menginstruksikan agar Pemerintah Daerah (Pemda) di semua wilayah Indonesia agar dapat membantu pemerintah pusat mengawasi pembangunan tersebut dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

\"Selain dibebankan kepada Pemda, pengawasan juga akan dilakukan oleh penegak hukum seperti Polri dan kejaksanaan,\" ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Jokowi juga mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dana untuk operasi pasar agar kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi dengan baik. Operasi pasar ini juga akan membantu menstabilkan harga dikala semua pedagang manaikkan harga barang-barangnya.

\"Pemerintah pusat juga akan membangun tol laut dan penambahan daya listrik dari 50.000 mega watt menjadi 85.000 mega watt. Untuk itu, presiden menghimbau agar kepala daerah membantu dalam pembebasan lahan dan surat izin agar tidak dipersulit,\" tulisnya. (400)

Sumber: