Perusahaan Tambang Dievaluasi

BENGKULU, BE - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, H Edison Simbolon SSos MSi meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengevaluasi sejumlah perusahaan tambang batu bara yang ada di Provinsi Bengkulu. Pasalnya, belakangan ini terkuak bahwa banyak masalah yang diakibatkan dari tambang batu bara tersebut. Seperti tidak melakukan reklamasi, cenderung membuat terjadinya polusi udara, bahkan ada perusahaan yang diduga mengeskpor batu bara tidak sesuai peraturan yang berlaku. \"Masalah tambang batu bara selama ini menjadi polemik. Berdasarkan hasil hearing kami dengan Dinas ESDM dan BLH baru-baru ini semua persoalan mulai terungkap, sehingga harus dilakukan evaluasi,\" ungkap Edison saat wawancarai di ruang kerjanya, kemarin. Dijelaskannya, hampir semua perusahaan tambang batu bara di Provinsi Bengkulu mendapatkan rapor merah dalam mengelola lingkungan hidup yang tidak baik atau menimbulkan kerusakaan, baik alam maupun udaranya. \"Seperti perusahaan batu bara yang terdapat di Kecamatan Putri Hijau, Bengkulu Utara. Sejak mereka mendirikan dermaga laut sendiri beberapa tahun lalu, maka hasil batu baranya tidak pernah diekspor lagi lewat Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Mereka langsung ke Pelabuhan Pagai di Sumatera Barat, yang lebih mirisnya lagi adalah pengawasannya bukan dilakukan bukan dari Bengkulu, tapi dari Pelabuhan Linau. Ini kan kurang pas, bisa jadi pengapalan ke Sumatera Barat itu ditengah laut dipindahkan ke kapal laut, dan ini sangat merugikan Bengkulu sebagai daerah penghasil,\" paparnya. Diakuinya, awal tahun ini merupakan saat yang tepat untuk dilakukan evaluasi yang diawali dengan peninjauan ke lapangan oleh Dinas ESDM dan BLH Provinsi Bengkulu. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pembinaan agar sejumlah perusahaan tambang tersebut tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Jika mereka tetap membangkang, maka DPRD sendiri bisa merekomendasikan agar izin operasionalnya dicabut. \"Kita tahu bahwa selama ini produksi batu bara tidak pernah putus dan dampaknya yang kita rasakan sangat banyak sekali, seperti pencemaran PDAM, udara serta kerusakaan jalan. Royalti yang kita terima sangat minim sekali, padahal untuk membangun jalan hotmix saja perkilo meternya membutuhkan anggaran mencapai Rp 1,5 miliar,\" urainya. Sebelumnya Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah juga sempat menunjukkan kekesalannya terhadap perusahaan batu bara ini, dikarenakan perusahaan tersebut sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk bersama-bersama membangun Provinsi Bengkulu ini. Gubernur menilai, semua perusahaan tambang batu bara di Bengkulu hanya mengeruk kekayaan Bengkulu saja, sedangkan hasilnya dibawa keluar dari Bengkulu. Bahkan untuk membangun kantor perwakilan di Bengkulu saja mereka enggan, sehingga mempersulit Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk melakukan koordinasi. Disisi lain, Presiden Jokowi sendiri sudah menginstruksikan bahwa untuk membangun daerah tidak mestinya mengandalkan bantuan APBN atau dari APBD saja, melainkan kepala daerah bisa bergandengan tangan dengan pihak swasta untuk bersama-sama membangun. \"Sekarang kita minta mereka membangun kantor perwakilannya di Kota Bengkulu. Jika tidak mau, kita tidak akan memperpanjang izinnya, karena mereka tidak memiliki itikad baik terhadap daerah ini,\" ungkap Gubernur kesal.(400)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: