Stop Ekspor Bahan Mentah Bengkulu!

BENGKULU, BE - Mahfud MD (MMD) Initiative Bengkulu kembali menggelar diskusi publik di salah satu hotel di Kota Bengkulu, Selasa (16/12). Selain mengundang kalangan jurnalis se-Provinsi Bengkulu, kali ini MMD Initiative Bengkulu ikut mengundang akademisi, pengusaha, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya. Diskusi ini sendiri menghadirkan Ketua Dewan Pembina MMD Initiative Bengkulu, Dr H Ridwan Mukti MH, Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta, Hasan Zein Mahmud MBA, serta penulis buku Manajemen Kualitas Produk dan Jasa, Drs Zulian Yamid MSi. Dalam diskusi ini, Ketua Dewan Pembina MMD Initiative Bengkulu, Dr H Ridwan Mukti MH, menilai, saatnya Provinsi Bengkulu meninggalkan model pengelolaan ekonomi yang berbasis kepada ekspor bahan mentah. Menurut pria kelahiran Lubuklinggau 21 Mei 1963 ini, model pengelolaan ekonomi yang berbasis kepada ekspor bahan mentah hanya akan membuat Provinsi Bengkulu merugi. \"Ekspor bahan mentah itu sejatinya hanya menguntungkan para tengkulak, bukan rakyat. Kita pun harus tunduk dengan harga pasar dalam menjualnya. Tidak ada nilai tambah yang menguntungkan rakyat dari model pengelolaan seperti itu. Makanya kita harus ada industri sendiri,\" kata Ridwan berapi-api. Jebolan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini menjelaskan, guna memuluskan program industrialisasi ini, ada dua aspek yang diperlukan. Pertama mengenai regulasi, kedua mengenai pendanaan. Aturan-aturan mengenai industrialisasi ini harus diperjelas dan pembiayaan atas program ini juga harus dipersiapkan dengan matang. \"Sebuah ironi ketika Bengkulu menghasilkan banyak sawit namun tidak memiliki pabrik minyak olahan sendiri, memiliki banyak karet tapi tidak memiliki pabrik ban sendiri, memiliki banyak cabai dan tomat tapi harus mengkonsumsi saus pabrikan dari Provinsi Lampung,\" tukas mantan anggota DPR RI dua periode tersebut. Ridwan juga menyoroti masalah pertanian di Provinsi Bengkulu yang belum tergarap optimal. Menurutnya, pertanian di Provinsi Bengkulu tidak lagi cukup dikelola dengan sistem budidaya, namun harus mulai didorong untuk dikelola dalam skala industri. \"Kalau semua ini dibangun, saya yakin, kekayaan alam Provinsi Bengkulu akan memiliki nilai tambah yang besar dan membuka ruang fiskal bagi Bengkulu untuk melakukan peningkatan secara signifikan atas belanja sosial kita seperti pendidikan, kesehatan, ketersediaan Sembako, dan lain-lain,\" ujar peraih Penghargaan Meretas Daerah Tertinggal Award Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 ini. Sementara Mantan Direktur Utama Bursa efek Jakarta, Hasan Zein Mahmud MBA, lebih banyak menjelaskan tentang pengenalan obligasi daerah. Menurutnya, ekonomi yang terlalu bergantung dengan sektor pembiayaan asing rentan membawa krisis ekonomi dan finansial. \"Ada trilunan dana asing di bursa efek yang bila dana itu mereka larikan keluar, maka bisa mengakibatkan guncangan ekonomi yang dahsyat,\" ucapnya. Sementara penulis buku Manajemen Kualitas Produk dan Jasa, Drs Zulian Yamid MSi, menekankan pentingnya realisasi Pasal 33 UUD 1945. Ia menjelaskan, negara memiliki hak untuk memiliki, mengelola,  dan mengontrol sumber daya alam dan cabang-cabang produksi lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (009)

Sumber: