SKPD Tolak Bayar Iuran Tahun Baru

BENGKULU, BE - Beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah naungan Pemerintah Kota Bengkulu, menolak membayar iuran untuk membiaya kegiatan malam pergantian tahun 2013 mendatang.   Penolakan ini dikarenakan kegiatan tersebut dinilai tidak memiliki tujuan dan maksud yang jelas, melainkan hanya untuk hura-hura.

\"Dalam rapat kemarin saya katakan, bahwa saya sangat keberatan jika membuat acara dengan iuran seperti itu, kita ini kan pemerintah yang semestinya sudah melakukan perencanaan yang matang dan sudah menyiapkan anggaran sebelum kegiatan ini dilaksankan, bukan malah meminta kepada semua SKPD seperti ini,\" kata salah seorang Kepala SKPD yang meminta identitasnya tidak ditulis. Selain itu, ia juga mengaku kecewa dengan persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai instansi teknis.

  Menurutnya, sebelum membuat rancangan kebutuhan anggaran yang jelas, pihak Pemkot melalui Disparbud telah memutuskan besaran iuran Rp 1 juta untuk dinas dan badan, dan Rp 500 ribu untuk setiap camat dan bagian atau instansi setingkat dengannnya.

Ia menegaskan lebih baik tidak perlu mengadakan acara penyambutan tahun baru, daripada menyusahkan SKPD lainnya. \"Setahu saya setiap kegiatan yang bersifat kepemerintahan ada anggarannya yang bersumber dari kas daerah, tapi sekarang malah menitik beratkan kepada SKPD, dan ini jelas memberatkan,\" sesalnya.

Pria yang baru 2 tahun menjabat ini mengungkapkan, bahwa menggelar acara dalam rangka penyambutan tahun baru tidak perlu dirayakan dengan besar-besaran, karena selain mubazir, tahun masehi juga bukan tahun umat Islam.  \"Kalau saya menilainya itu hanya kegiatan yang menghambur-hamburkan uang, karena tidak ada manfaatnya bagi pemerintah dan masyarakat kota Bengkulu.  Kalau memang mau menyambut kedatangan tahun baru, mengapa tidak dilakukan pada 1 Muharam kemarin, karena 1 Muharam adalah tahun baru umat Islam di dunia ini,\" paparnya.

Senada juga disampaikan Kepala SKPD lainnya. Ia mengaku jika iuran tersebut bersifat mengikat dan harus, maka ia pun akan menekan bawahannya untuk iuran mengumpul uang tersebut.  \"Kami di SKPD tidak lagi memiliki anggaran, kalau memang siaftnya harus oleh pak penjabat walikota, ya tidak ada jalan lain kecuali meminta kepada seluruh PNS di SKPD yang saya pimpin,\" ujarnya. Karena tidak memiliki anggaran itu, ia merasa berat untuk memenuhi keinginan pihak Pemkot tersebut. Menurutnya, lebih baik tidak perlu membuat acara kalau tidak ada anggarannya.

\"Kita harus hitung-hitungan, kalau memang tidak memiliki anggaran jangan dipaksakan, Pemkot yang malu jika persoalan ini diketahui oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten lainnya,\" bebernya.

Sementara itu, Asisten II pemkot Muryadi SH mengatakan kegiatan tersebut merupakan meneruskan tardisi yang sudah berjalan selama ini yang selalu dilakukan pemkot.

\"Tidak mungkin kita hentikan, karena kegiatan ini sudah dilakukan setiap tahunnya, lagi pula bukan Pemkot saja yang menyelenggarakannya, Pemprov dan Pemkab pun ikut melakukan acara pada penyambutan tahun baru,\" terangnya. Terkait ada penolakan dari kepala SKPD, iamengaku tidak menjadi persoalan, karena pada dasarnya iuran tersebut tidak bersifat mengikat dan harus, melainkan hanya kesadaran dari pimpinan setiap SKPD demi kelancaran acara tersebut.(400)

Sumber: