Anggaran Bangun Infrastruktur, Rendah

BENGKULU, BE - Permintaan barang-barang kebutuhan daerah yang tak diiringi alokasi sumber daya ekonomi secara efisien dan tepat sasaran membuat perekonomian Bengkulu masih rentan dalam menghadapi ketidakseimbangan perekonomian internasional.  Oleh karenanya, kebutuhan untuk mengatur ulang belanja keuangan agar lebih tepat sasaran menjadi penting, terutama untuk mengatasi minimnya sarana infrastruktur. Sayangnya, anggaran pembangunan infrastruktur di Bengkulu masih sangat rendah.

\"Anggaran pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana tercermin dari anggaran belanja modal masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 20% dari total APBD tahun 2012. Angka tersebut jauh lebih kecil dari anggaran belanja operasi yang mencapai 70% dari total APBD. Padahal ketersediaan infrastruktur sangat vital dalam mendorong laju perekonomian daerah,\" kata Kepala Cabang Bank Indonesia Bengkulu Yuwono, belum lama ini.

Yuwono menambahkan, meski Bank Indonesia tak menampik bila struktur belanja fiskal yang diarahkan untuk belanja rutin dan subsidi menyumbang resiliensi permintaan barang-barang kebutuhan daerah dan membuat pertumbuhan ekonomi berjalan stabil, namun distorsi harga yang ditimbulkannya telah mendorong konsumsi yang berlebihan. Namun rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar memiliki dampak jangka panjang yang buruk.

\"Kita sudah memperoleh pelajaran berharga dari krisis mini tahun 2005 bahwa keterlambatan dalam merespon akumulasi permasalahan berupa penundaan penyesuaian harga, berakibat pada penerapan kebijakan yang eksesif. Ujungnya, inflasi menjulang hingga 17% dan daya beli masyarakat merosot tajam,\" ujarnya lagi.

Pun demikian, Bank Indonesia terus akan mengupayakan agar keseimbangan neraca pembayaran dapat terkelola dengan baik. Namun, menjaga keseimbangan neraca pembayaran bukanlah semata menyangkut persoalan kebijakan suku bunga, nilai tukar, atau makroprudensial. \"Secara fundamental, dinamika neraca pembayaran lebih melekat pada persoalan bagaimana industri kita memiliki kemampuan bersaing, berdikari dalam mengembangkan kapasitas inovasi dan kesiapan teknologi, serta bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan secara efisien dan tepat sasaran,\" tegasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bengkulu, Susi Marleny Bachsin SE MM mengatakan, tata kelola perekonomian Bengkulu yang cenderung kepada ekspor bahan mentah seperti batubara, minyak kelapa sawit dan karet akan selalu rentan terhadap krisis yang terjadi di negara lain seperti Eropa. Padahal nilai tambah yang dihasilkannya sangat kecil. Untuk itu ia menyarankan agar pemerintah dapat mulai mengubah arah pembangunan ekonomi kepada proses pembangunan infrastruktur dasar, khususnya industri pengolahan bahan-bahan mentah.

\"Kita ekspor ke luar negeri dengan harga murah. Sampai disana mereka olah dan dijual kembali ke kita dengan harga berkali-kali lipat dalam bentuk barang jadi. Tata kelola seperti ini selain rentan akan krisis, nilai tambah yang dihasilkannya juga sangat rendah. Padahal ini bisa kita benahi apabila pemerintah mau membangun infrastruktur dasar untuk pengolahan barang-barang mentah. Hasilnya pasti lebih melimpah dan kesejahteraan rakyat dapat lebih mudah digapai,\" ungkap wanita yang akrab disapa Donna ini. (cw1)

Sumber: