Kota Hadapi 4 Masalah

BENGKULU, BE - Pemerintah Kota Bengkulu menghadapi 4 masalah mendasar dalam mencapai tujuannya. Masalah-masalah ini dihimpun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bengkulu agar dapat dianalisa untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Diantaranya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. \"Rendahnya SDM ini tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar angkatan kerja, yaitu dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2011 didominasi oleh tamatan SLTA sebesar 40 persen sedangkan tamatan Sarjana hanya 16 persen,\" kata Kepala Bappeda Kota Bengkulu, Drs Hj Fitriani Badar AP MSi, kemarin. Ia melanjutkan, hal ini berdampak terhadap lemahnya kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, perijinan, kependudukan dan catatan sipil. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Permasalahan kedua, masih tingginya jumlah penduduk miskin. Sampai dengan tahun 2011 angka kemiskinan di Kota Bengkulu masih sebesar 22,23 persen berada jauh di atas angka kemiskinan Provinsi yaitu 17,36 persen dan nasional sebesar 12,36 persen. \"Pada perencanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan diharapkan  mampu mengurangi tingkat kemiskinan\" ujarnya. Ketiga, tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya kualitas infrastruktur dasar perkotaan yaitu sistem air bersih, sistem drainase dan pembuangan air limbah, sistem energi listrik, sistem komunikasi, sistem persampahan dan sistem jaringan transportasi. Kondisi jalan  pada tahun 2011 yang rusak berat adalah 33,14 Km, rusak ringan 30,90 Km, sedang 50 Km, baik 698,90 Km. \"Sistem persampahan Kota Bengkulu pada tahun 2012 yang hanya mempunyai 1 TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Dan ini sudah tidak mencukupi lagi,\" sampainya. Karenanya ke depan, Pemerintah Kota telah menyusun sejumlah strategi pemecahan. Diantaranya, mengembangkan klaster industri atau roadmap perindustrian di setiap kecamatan dan kelurahan sesuai dengan potensi unggulan masing-masing melalui program Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake). \"Disamping itu kita juga memprioritaskan penumbuh kembangan industri rumah tangga yang merupakan salah satu sektor unggulan daerah dari segi kewirausahaan atau ekonomi kerakyatan, selain itu potensi lokal yaitu perikanan yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi,\" paparnya. Kemudian, sambungnya, Pemerintah Kota juga akan mengembangkan peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini dengan mendorong peningkatan peran inspektorat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan daerah. \"Kita juga akan meningkatkan tatacara pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini agar lebih mudah dalam pertanggungjawaban baik di hadapan publik maupun stakeholder,\" urainya. (009)

Sumber: