Audit Pungli Bedah Rumah

 

KOTA BINTUHAN, BE- DPRD Kaur meminta Dinsosnakertran Kaur untuk mengaudit dugaan pungli bedah rumah masyarakat miskin. Pasalnya kasus itu sudah  meresahkan masyarakat yang mendapatkanya. Bantuan bedah rumah yang diperuntukan untuk 50 orang dengan anggaran Rp 500 juta dari APBD 2012 lalu, setiap warga yang mendapatkan bantuan tersebut Rp 10 juta. Namun terjadi pemotongan bagi penerima sebesar Rp 2 juta. Jika ditotal, jumlah dugaan pemotongan mencapai nominal Rp 100 juta dari total anggaran. \"Kita minta dinas segera melakukan pengauditan. Jika benar adanya pemotongan maka oknum yang melakukanya harus bertanggung jawab,\" ujar Komisi III Bidang Anggaran DPRD Kaur H Sonuhdi SE, kemarin. Dikatakanya, bantuan bedah rumah tersebut hanya di dua kecamatan yakni Semidang Gumay dan Maje.Hal itu sangat mudah jikadilakukan audit. Dinas harus mendatangai satu persatu warga yang endapatkan bantuan tersebut.\"Dinas harus terjun ke lapangan, untuk mencari fakta apakah benar ada pemotongan itu. Jika benar, segera lakukan proses hukum,\" jelasnya. Pihaknya juga mengharapkan aparat penegak hukum  juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungli itu. Pasanya bantuan APBD sendiri sudah pungli apalagi dana APBN jelas bakal semakin parah. \"Kita minta semua pihak juga boleh melakukan penyelidikan, kemudian juga masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan itu untuk menjelaskan sebenar-benarnya jika memang adanya pungutan tersebut,\" jelasnya. Kejari Bintuhan M Iwa Swia Pribawa SH mengatakan pihaknya memang sudah mengetahui informasi adanya dugaan pungutan itu. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Untuk sementara belum ada laporan dari anggota intel soal dugaan pungli tersebut, namun dalam minggu ini sudah ada laporan.\"Kita masih melakukan  penyelidikan duguaan pungli tersebut,\" jelasnya.(823)

Sumber: