DPR RI Tinjau Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Rieke: Naikkan Status Enggano Jadi Darurat

BENGKULUEKSPRESS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk menaikkan status kondisi Pulau Enggano menjadi darurat. 

Dengan begitu, penanganan lebih dari 4.000 masyarakat adat yang ada di pulau tengah Samudera Hindia itu dapat lebih cepat dan terintegrasi.

"Harus dinaikkan jadi darurat. Penanganan ini lamban kan, karena pemerintah Bengkulu hanya menyebut situasi ini kritis," kata Rieke dalam pertemuan Bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Wilayah III Pulau Baai Bengkulu, PT Pelindo Regional 2 dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu, Minggu, 22 Juni 2025.

BACA JUGA:Sambut SPMB 2025, Wagub Mian Minta Sekolah di Bengkulu Berinovasi

BACA JUGA:ASN Bengkulu Dilarang Bercerai, Helmi: Wajib Mediasi Bersama Gubernur

Rieke tak menampik jika saat ini pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai memang menjadi penyebab awal terhentinya layanan transportasi penumpang dan barang dari dan ke Pulau Enggano. 

Sejauh ini, proses ini masih berjalan dengan target penyelesaian selambatnya di awal Juli 2025.

Namun, khusus untuk penanganan kebutuhan angkutan barang dan hasil bumi memang belum ada solusi.

 "Tadi sudah saya komunikasikan ke Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan beliau sudah menyanggupi akan menyampaikannya ke Presiden Prabowo Subianto," kata Rieke.

Kepala KSOP Wilayah III Pulau Baai Bengkulu Petrus Christanto Maturbongs engakui lambannya penanganan pengerukan alur di Pelabuhan Pulau Baai, memang ditengarai oleh status yang telah ditetapkan untuk Pulau Baai. 

"Pemerintah daerah menyebut situasinya kritis, jadi penanganannya masih dalam kondisi normal. Jadi tidak perlu diskresi," kata Christanto.

Dorong Kapal Alternatif

Sementara itu, terkait dengan situasi di Pulau Enggano. Dalam pertemuan itu menyepakati agar ada upaya cepat yang bisa membantu masyarakat Enggano yang kini terisolir akibat tersendatnya transportasi laut.

"Kita akan usulkan kapal besar dengan tonase 75 GT, dan dua kapal perintis untuk penumpang serta kapal langsir. Ini sudah saya sampaikan ke Wakil Ketua DPR RI," kata Rieke.

Sumber: