Evaluasi Potensi PAD Alfamart dan Indomaret, Wali Kota: Pajaknya Tidak Masuk Akal

BENGKULUEKSPRESS.COM – Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penerbitan izin baru untuk pendirian minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret. Kebijakan ini diambil untuk melindungi pedagang kecil dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Dedy, keberadaan minimarket yang kian menjamur justru tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap kas daerah.

"Intinya kita terbuka investasi, tapi juga tolong apa kontribusinya buat daerah," tegas Dedy, Jumat (25/4/2025).

Dedy mengungkapkan, meski gerai modern tersebut membayar pajak dan retribusi parkir, namun besaran pajaknya dinilai tidak masuk akal.

BACA JUGA:Ketua RT di Bengkulu Dapat Reward Hingga Rp5 Juta Jika Warganya Rajin Bayar PBB

BACA JUGA:Indomaret dan Alfamart Tak Bisa Tambah Gerai di Bengkulu, Pemkot Evaluasi PAD dari Sektor Gerai Modern

"Mereka memang bayar pajak dan retribusi parkir, tapi angkanya tidak masuk akal. Saya tidak sebutkan nominalnya, karena bisa memicu pro kontra. Tapi yang jelas, kontribusinya jauh dari harapan," katanya.

Sebelumnya, Dedy juga telah melakukan audiensi dengan Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Kementerian Investasi/BKPM RI, Rahardjo Siswohartono, di Jakarta. Kebijakan moratorium izin pendirian gerai modern ini mendapat dukungan penuh dari pusat.

Wali Kota menilai, minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart di Kota Bengkulu sudah terlalu banyak, sehingga mengancam kelangsungan usaha warung-warung kecil.

"Saya menerima banyak laporan warung kecil tutup dan bangkrut karena kalah bersaing dengan jaringan gerai modern," jelas Dedy.

BACA JUGA:Pria dan Wanita Wajib Coba, Tips Cepat Mencegah Perut Buncit, dr Zaidul Akbar Bagikan Caranya

BACA JUGA:Mana yang Lebih Utama, Adab Atau Ilmu? Berikut Penjelasan Ustaz Adi Hidayat

Karena itu, Pemkot Bengkulu memutuskan melakukan moratorium izin pendirian gerai modern baru hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha kecil.

"Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah hadir dan berpihak pada kaum kecil," tutup Dedy.(imn)

Sumber: