Bawaslu Provinsi Bengkulu Berikan Acuan Hukum Penanganan Pelanggaran Pilkada ke KPU Kabupaten/Kota

a. Informasi lisan yang disampaikan secara langsung atau melalui saluran telepon resmi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

b. Informasi tulisan yang disampaikan melalui surat elektronik resmi atau melalui jasa ekspedisi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

c. Informasi dugaan pelanggaran pemilihan yang berasal dari laporan yang tidak diregistrasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel;

d. Informasi dugaan pelanggaran pemilihan yang berasal dari laporan yang dicabut oleh pelapor.

e. Informasi yang diperoleh melalui aplikasi percakapan; informasi yang diperoleh dari akun media sosial;

f. Informasi yang diperoleh dari media cetak dan elektronik. (*)

Sumber: