Pemprov Bengkulu Upayakan Honorer dan THL Dapat Diakomodir Dalam Penerimaan CPNS Tahun 2024

Pemprov Bengkulu Upayakan Honorer dan THL Dapat Diakomodir Dalam Penerimaan CPNS Tahun 2024

Ilustrasi - Pemprov Bengkulu telah menerima kuota formasi sebanyak 500 orang. Ini terdiri dari 300 untuk kuota PPPK dan 200 untuk kuota CPNS-adv-

BENGKULUEKSPRESS.COM - Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA memberikan perhatian khusus terhadap para tenaga honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Ia mendorong upaya penanganan yang optimal untuk memastikan para honorer dan THL dapat diakomodir dalam proses rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).

Termasuk rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ini tolong digarap betul bagaimana formasinya agar mereka memiliki kepastian dari jenjang karir dan memiliki kepastian dari segi status ASN mereka di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu," ucap Gubernur Rohidin, Kamis, (24/04/2024)

BACA JUGA:Srikandi PLN Kawal Pemulihan Pasca Banjir Bandang di Musi Rawas Utara, 90% Sistem Kelistrikan Berhasil Pulih

Ditegaskan Gubernur Rohidin, keberadaan honorer dan THL akan dihapuskan sesuai kebijakan pusat yang akan diterapkan di akhir tahun ini.

Untuk itu, ia menekankan perlunya pembentukan formulasi yang jelas agar mereka memiliki kepastian dalam jenjang karir dan status ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

"Kita berkomitmen, bahwa honorer ini tetap kita pertahankan. Meski begitu, kita juga tetap mengikuti mekanisme regulasi yang ada untuk kepastian penetapan status mereka," ungkap Rohidin.

Adanya kebijakan penghapusakan, diharapkan Rohidin dapat mengatasi persoalan honorer dan THL. "Mudah-mudahan ada kebijakan baru secara nasional," demikian Gubernur ke-10 Bengkulu itu.

BACA JUGA:Simak Langkah Pengamanan Kelistrikan untuk Menghindari Tersengat Listrik Saat Musim Penghujan

Ditambahkannya, dia telah meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, untuk melakukan penataan kepegawaian dan memberikan perhatian khusus kepada para honorer dan THL.

Pendataan yang akurat dan tepat menjadi fokus utama. Terutama untuk memastikan bahwa para honorer dan THL dapat dioptimalkan dalam pengambilan kebijakan ke depan. 

"Pentingnya memiliki database yang solid untuk memastikan tidak adanya pengurangan secara otomatis saat perpanjangan status honorer." 

Pemprov Bengkulu berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh para THL dan honorer. Termasuk mencari solusi yang diperlukan saat kebijakan penghapusan honorer diberlakukan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: