Pemprov Bengkulu Bahas Alokasi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

BENGKULUEKSPRESS.COM - Pemerintahan Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melakukan pembahasan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit tahun 2023, di aula hotel kawasan Kota Bengkulu, Senin (4/12).

Pembahasan DBH Sawit yang dikemas dalam Rapat Koordinasi bersama Perwakilan DJPb Bengkulu, Kantor Pertanahan Provinsi Bengkulu, Kepala BPKD Provinsi dan kabupaten/kota, PUPR serta Dinas Perkebunan se-Provinsi Bengkulu.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri mengatakan, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit. 

BACA JUGA:Bagikan 200 Sertipikat Tanah PTSL, Gubernur Rohidin: Ini Program Riil yang Dirasakan Masyarakat

Di mana disebutkan, penggunaan DBH Sawit untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pemerintahan Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melakukan pembahasan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit tahun 2023, di aula hotel kawasan Kota Bengkulu, Senin (4/12).-(foto: istimewa)-

Selain itu, digunakan untuk pendataan perkebunan sawit rakyat, penyusunan rencana aksi daerah Kelapa Sawit berkelanjutan. Pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oli.

"Kemudian digunakan juga untuk Rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan sosial pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial," sebut Sekda Isnan Fajri, saat membuka Rakor Alokasi DBH Perkebunan Sawit Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

Dijelaskan Sekda Isanan, DBH Sawit adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah (TKD) dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas Kelapa Sawit, minyak Kelapa Sawit mentah atau produk turunannya.

BACA JUGA:Gubernur Rohidin Tekankan untuk Berikan Peluang Kerja bagi Disabilitas

Dengan adanya DBH Sawit ini, dirinya berharap kepada OPD provinsi maupun kabupaten/kota dapat merencanakan dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Serta melalui DBH Sawit ini dapat membantu masyarakat dalam pendataan dan pemetaan lahan sawitnya serta memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja atau petani," jelas mantan Kepala BPKD Provinsi Bengkulu ini.

Lanjutnya, dengan Rakor ini diharapkan pemerintah Provinsi Bengkulu selaku wakil pemerintah pusat dapat mengkoordinasikan pembahasan, penyusunan rincian kegiatan penggunaan (RKP) DBH Sawit.

"Melakukan konsolidasi realisasi penggunaan serta pemantauan dan evaluasi terhadap alokasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dar DBH Sawit oleh pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu," kata Sekda Insan.

Sumber: