Perkuat Tata Kelola BUMD, BLUD, dan BUMDes, Pemprov dan BPKP Provinsi Bengkulu Lakukan Ini

Perkuat Tata Kelola BUMD, BLUD, dan BUMDes, Pemprov dan  BPKP Provinsi Bengkulu Lakukan Ini

Workshop Penguatan Tata Kelola BUMD, BLU/D, dan BUMDes guna meningkatkan kontribusi dalam pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.-foto:istimewa-

BENGKULUEKSPRESS.COM -  Dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu menggelar Workshop Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Selasa (12/11/2024). 

Workshop ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola ketiga badan tersebut agar lebih optimal dalam mendukung kinerja daerah. 

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang peningkatan kompetensi pimpinan dan auditor Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi assurance dan consulting.  

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, R.A. Denny,  menyoroti lima potensi utama yang harus diperhatikan oleh BUMD, BLU/D, dan BUMDes, seperti pemahaman terhadap demografi, penentuan peluang pasar yang tepat, serta sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung program pemerintah.  

BACA JUGA:Program Nikah Gratis, Pj Walikota Bengkulu Beri Hadiah Ini pada 7 Pasang Pengantin

BACA JUGA:Antisipasi Keributan, Polda Bengkulu Turunkan 400 Personel Pada Debat Kedua Pilgub Bengkulu

"Pemerintah Provinsi berharap melalui workshop ini, tata kelola BUMD, BLU/D, dan BUMDes dapat semakin ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah, khususnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar R.A. Denny.  

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faisal Cahyo Nugroho, menegaskan pentingnya peran BPKP dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah, khususnya BUMD, BLU/D, dan BUMDes.

 Ia menggaris bawahi sejumlah tantangan utama, seperti akuntabilitas data, pengelolaan sumber daya manusia, regulasi yang belum optimal, serta akses pasar yang terbatas.  

"BPKP mendorong adanya pengawasan kolaboratif antar-sektor untuk memperbaiki tata kelola dan kinerja di daerah. Kami terus menggali potensi pengembangan usaha BUMD, BLU/D, dan BUMDes agar lebih efektif dalam operasionalnya," ungkap Faisal Cahyo.  

 Faisal berharap dengan kegiatan ini dapat mendorong penguatan tata kelola, sehingga mampu meningkatkan kontribusi pada perekonomian daerah dan PAD Provinsi Bengkulu.  

"Workshop ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar-lembaga dan memperbaiki tata kelola untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan," pungkasnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: