Pemprov Bengkulu Tolak Usulan Kenaikan Harga LPG 3 Kg

BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Usulan dari Himpunan Wiras­wasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) untuk menaikkan harga LPG 3 Kg atau LPG subsidi untuk masyarakat miskin sebesar Rp 2.700, ditolak pemerintah kabupaten kota di Provinsi Bengkulu.

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Fachriza Razie mengatakan, sejak menerima usulan Hiswana Migas, Pemprov langsung menindaklanjutinya.

Pemprov telah melakukan kajian dan pertemuan dengan pemerintah kabupaten kota dan saat ini pihaknya telah menerima masukan secara resmi.

"Mekanismenya kita sudah 2 kali mengadakan rapat dengan mengundang berbagai elemen termasuk dari kabupaten kota dam sekarang kita sudah dapat masukan secara tertulis dari Bupati dan Walikota, sebagian besar minta harga itu tetap seperti harga saat ini," ungkap Fachriza, Kamis (20/10/2022).

BACA JUGA:Usut Dugaan Korupsi Dana Samisake, 3 Kantor Jasa Keuangan di Bengkulu Digeledah Penyidik

Secara pasti setiap kabupaten kota memiliki alasan tersendiri sesuai dengam kondisi didaerahnya. Akan tetapi, secara umum dinamika ekonomi saat ini yang menurunkan daya beli masyarakat, seperti ekonomi yang belum benar-benar pulih pasca pandemi Covid-19, kenaikan harga BBM.

Ditambah lagi dinamika ekonomi global diambang resesi dan ditambah lagi Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan inflasi sangat drastis dalam bulan September kemarin yaitu mencapai 1 persen, menjadi pertimbangan penting pemkab dan pemkot.

"Masing-masing berbeda alasannya, yang pasti mengingat kondisi masyarakat dengan adanya kenaikan harga BBM dan berbagai kesulitan masyarakat lainnya, akhirnya Bupati dan Walikota menyimpulkan seperti itu sebaiknya tidak dinaikan," jelasnya.

Meski dengan kondisi begitu, Fachriza mengatakan Hiswana Migas tetap pada posisi tidak merugi, tapi hanya berkurang keuntungannya.

"Sebenarnya dengan kondisi sekarang, mereka sebenarnya tetap mendapatkan untung tapi karena ada kenaikan harga BBM, inflasi dan beberapa pertimbangan lain mereka berharap ada penyesuaian," terangnya.

Lebih lanjut, dirinya juga memastikan tidak mungkin ketersediaan LPG 3 Kg tidak akan mengalami perubahan, karena sudah ada ketentuan jumlah pasti dari Pemerintah Pusat.

"Inikan sudah diatur Pemerintah melalui BPH Migas dan Pertamina sebagai operatornya dilapangan tidak mungkin berhenti, karena ini bisnis yang saling menguntungkan," tutupnya.(Suary).

Sumber: