Dugaan Mobilisasi Pelajar dalam HUT Golkar Belum Dijawab, Jawaban Gubernur Atas Pandangan Fraksi Ditolak

BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Jawaban Gubernur Bengkulu atas pandangan umum fraksi-fraksi ditolak hampir seluruh fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu atas raperda tentang RAPBD Tahun 2023, Selasa (18/10/2022).

Hal ini lantaran jawaban atas surat yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu kepada sekolah-sekolah di Kota Bengkuku untuk mengikuti HUT Partai Golkar, tidak sesuai harapan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, mengungkapkan, dari jawaban Gubernur yang diwakilkan kepada Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, terhadap apa yang dipertanyakan fraksi-fraksi tidak bisa dijelaskan dengan gamblang.

"Berkenaan dengan jawaban yang disampaikan Gubernur, hampir semua fraksi mempertanyakan keabsahan surat yang disampaikan Kadis Dikbud ke sekolah-sekolah yang ada di kota untuk berpartisipasi dalam jalan santai Partai Golkar," ungkap Edwar usai sidang.

Berdasarkan informasi yang didapatnya, hal serupa tidak hanya terjadi di Kota Bengkulu, tapi juga terjadi ditingkat kabupaten.

BACA JUGA:HUT Provinsi Bengkulu Ke-54, Pemprov Siapkan 14 Kegiatan

"Dan tidak sebatas itu, ada beberapa cabang dinas juga membuat surat edaran dan himbauan kepada sekolah untuk mengikuti jalan santai Partai Golkar ditingkat kabupaten, ini sangat kita sesalkan," ujarnya.

Untuk itu fraksi-fraksi menganggap hal tersebut seperti dilakukan secara masif dan sistematis, sehingga menjadi pertanyaan fraksi-fraksi yang ada.

"Makanya kita pertanyakan, dalam pandangan umum fraksi-fraksi. Ternyata jawaban Gubernur jauh dari harapan kawan-kawan fraksi," kata Edwar.

Edward bersama fraksi-fraksi yang lain,  meminta Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan secara politik dan birokrasi untuk mengambil langkah tegas dan menjelaskan secara baik. Sehingga tidak menimbulkan persepsi lain dari berbagai pihak yang timbul di masyarakat.

"Kita minta ada tindakan tegas dari Gubernur, karena Gubernur pembina kepegawaian dan juga pembina politik di tingkat provinsi. Seharusnya Gubernur menjawab, karena jika tidak timbul tanda tanya kenapa Gubernur tidak menjawab," ujarnya.

Edwar menerangkan, dari surat-surat yang beredar ke sekolah-sekolah sangat jelas, selain himbauan ada dasar kepartaian yang menjadi dasar Dikbud mengeluarkan surat tersebut.

"Bisa saja mereka mengakui, karena di surat-surat yang disampaikan di sekolah-sekolah tertera yang menjadi dasar mereka menerbitkan surat berdasarkan hasil rapat DPP Partai Golkar kemudian hasil musda Partai Golkar. Seolah-olah Dikbud ini underbouw-nya Partai Golkar, ini yang sangat kita sesalkan," terangnya.

Untuk itu, penolakan atas tanggapan Gubernur tersebut membuat paripurna tertunda dan disepakati baru akan dilanjutkan jika jawaban Gubernur sudab siap. 

Sumber: