Didemo Nakes Saat Resmikan Lab PCR, Gubernur Bentuk Tim Evaluasi

Didemo Nakes Saat Resmikan Lab PCR, Gubernur Bentuk Tim Evaluasi

  BENGKULU, Bengkuluekspress.com - Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD M. Yunus (RSMY) Bengkulu demo soal insentif Covid-19 yang belum dicairkan saat Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah meresmikan laboratorium PCR. Usai menemui perwakilan nakes tersebut, Gubernur menegaskan akan membentuk tim evaluasi terkait hal itu. \"Kita akan melakukan evaluasi menyeluruh dengan kinerja dan remunasi di jajaran RSMY. Maka akan dibentuk tim, yakni pertama tim terpadu untuk remunasi agar ada rasa keadilan yang sama,\" kata Rohidin, Senin (8/2). Rohidin mengungkapkan, dirinya tadi telah meminta asisten lll dan biro Ortala untuk membentuk tim struktur remunasi di RSMY. Kemudian pihaknya akan membentuk tim evaluasi dari pengawas yakni inspektorat didampingi BPKP akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari top manajemen hingga staf karyawan di RSMY. Politisi Golkar itu menjelaskan, untuk uang remunerasi terhitung November 2020 sampai Februari 2021 dalam Minggu ini akan segera dicairkan. Tetapi tentu dengan uang yang tersedia dari saldo uang yang ada ditambah pendapatan dari BPJS masuk. \"Persoalan mendasar memang sejak Covid-19 ini pendapatan RSMY menurun 40-60 persen. Karena memang remunasi itu bersemuber dari pendapatan RSMY,\" ujarnya. Selain itu, ia menambahkan, untuk insentif nakes sendiri saat ini sedang menunggu proses pemindahan rekening. Namun setelah nantinya selesai langsung di transfer ke rekening masing-masing. Sementara itu, korlap aksi Saleh mengatakan, mereka menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Direktur RSMY dan jajaran Direksi RSMY Bengkulu perihal kesejahteraan karyawan. \"Kita hari ini yang tergabung dari perawat, bidan, dokter serta tenaga kesehatan lainnya dan karyawan lainnya menyampaikan aspirasi karena menuntut hak kami yang belum dibayarkan sejak beberapa bulan lalu,\" katanya Saleh mengatakan, ada 8 tuntutan yang disampaikan hari ini, pertama jasa remunerasi terhitung November 2020 sampai Februari 2021. Lalu pembayaran jasa di lakukan setiap bulan secara teratur. \"Kita juga meminta segera bayarkan uang lauk pauk (ULP) November-Desember 2020 yang belum dibayar,\" ungkapnya. Selain itu, kata Saleh, pihaknya juga meminta transparansi pengelolaan dana BLUD dan meminta evaluasi menyeluruh manajemen RSMY. \"Kita juga tidak mau selalu dijadikan kambing hitam atas tidak dibayarkan nya klaim BPJS,\" ujarnya. Ia menegaskan, yang paling penting agar segera cairkan jasa Covid-19 Kemenkes. Serta butuh kepastian TPP.(HBN)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: