Perjelas Realisasi Anggaran Covid-19, Dewan Gagas Bentuk Pansus

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah menganggarkan penanganan dampak covid-19 sebesar Rp 30,8 miliar. Meski telah dianggarkan, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdiansyah Putra Sembiring menilai realisasi anggaran covid-19 tersebut perlu diperjelas. \"Di Banggar sendiri sudah memberikan catatan, saat pembahasan bersama TAPD anggaran covid-19. Saat dipaparkan itu hanya anggaran gelondongan. Untuk apa anggaran itu juga tidak jelas,\" terang Usin kepada BE, Selasa (30/6).

Diterangkannya, dalam pembahasan anggaran covid-19 itu, anggaran sebesar Rp Rp 30,8 miliar itu, dengan rincian kegunaan Rp 15 miliar untuk jaringan pengaman sosial, kemudian sebesar Rp 15,2 miliar untuk kesehatan serta untuk dukungan Industri dan UMKM sebesar 600 juta. Namun demikian, untuk rincian apa saja yang akan dibelanjakan, tidak dipaparkan secara detail kepada DPRD Provinsi Bengkulu.

\"Dianggarkan di tiga OPD, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD M Yunus dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu. Apa saja itemnya, sampai sekarang tidak disampaikan kepada kami,\" ungkapnya.

Parahnya sampai saat ini, menurut Usin, untuk uji swab saja, RSUD M Yunus harus meminjam alat dengan BPOM, tidak membeli sendiri alat tersebut. \"Sekarang saya tidak tahu, sudah beli atau belum. Masih minjam, itu parah,\" bebernya.

Bahkan, untuk tenaga medis yang honorer di RS, pada hari raya idul fitri yang lalu, tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Alasannya menurut Usin, RS tidak memiliki anggaran dan tidak teranggarkan sama sekali. \"Sampai hari ini THR itu juga belum diberikan,\" tutur Usin.

Hasil penurunan wabah covid-19 di Provinsi Bengkulu saat ini, ditegaskan Usin, murni karena perjuangan dari kabupaten/kota. Sementara penanganan yang dilakukan oleh pemprov, belum bisa dirasakan. Atas tidak adanya kejelasan realisasi anggaran covid-19 tersebut, dewan akan mengusulkan untuk membuat panitia khusus (pansus) untuk anggaran covid-10.

Menurut Usin, kejelasan realisasi itu harus dibuka dan dipaparkan. Agar jelas, arah anggaran tersebut dilarikan dan digunakan kemana saja. \"Ini bukan soal kecurigaan. Tapi ini fungsi tanggungjawab kami, sumpah jabatan kami dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kami ingin tunjukan ada yang gelap dari sisi penanganan covid-19,\" tegas Usin.

Untuk itu, nantinya semua fraksi di DPRD Provinsi akan dimintai tanggapan atas rencana pembentukan pansus tersebut. Usin optimis, hampir semua fraksi akan menyetujui atas rencana tersebut. Sehingga anggaran covid-19 itu bisa jelas dan dapat dirasakan oleh masyarkat Bengkulu. \"Mudah-mudahaan minggu depan, sudah bisa diusulkan,\" ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, H Dedy Ermansyah SE mengatakan, pemprov menyabut baik atas rencana pembuatan pansus covid-19 tersebut. Karena memang pemprov membutuhkan pengawasan dari semua pihak.

\"Kami menyabut baik rencana itu. Semakin banyak yang mengawasi semakin baik,\" tutur Dedy.

Sampai saat ini, anggaran dampak covid-19 masih berangsur direalisasikan. Namun demikian, anggaran dari pemprov ini seperti bantuan, digunakan untuk mengcover, ketika bantuan yang diberikan kabupaten/kota tidak mencukupi. \"Kita sangat setuju diawasi,\" ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus melakukan pengawasan atas realisasi anggaran covid-19 di Provinsi Bengkulu. Ketua Tim Korwil V Korsupgah KPK RI, Harun Hidayat menegaskan, tim korsupgah KPK RI akan membantu dan menjaga penanganan covid-19. \"Agar penanganan covid-19 ini berjalan dengan baik,\" terang Harun.

Ada tiga hal yang menjadi fokus pengawasannya, pertama perbaikan dan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangam dan aset daerah. \"Serta pengawasan dan pendampingam refocusing dan realokasi anggaran terkait penanganan Covid-19,\" tutupnya. (151)

Sumber: